Rizal Ramli menilai kasus dan kesalahan tersebut membuat Sri Mulyani tidak berani bertindak tegas untuk mereformasi intitusi keuangan yang dia pimpin sekarang.
Menurut Rizal Ramli meja kotor harus dibersihkan dengan lap yang bersih. Sedangkan Sri Mulyani sendiri memiliki banyak kasus yang tidak terselesaikan.
Baca Juga: Tantangan Pemilu 2024, Kampanye Politik Tidak Berkualitas hingga Integritas Penyelenggara
Adapun kasus pertama Sri Mulyani yang disebutkan Rizal Ramli adalah mengenai kasus Bank Century. Dimana dalam kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun.
“Kasus century itu nggak bener, Rp6,7 Triliun. Saya ada semua bukti-buktinya,” ucap Rizal Ramli, dikutip harianhaluan.com dari kanal Youtube Total Politik, 31 Februari 2023.
Kasus kedua, lanjut mantan menteri keuangan tersebut, Sri Mulyani pernah membebaskan pajak kepada salah saorang pengusaha sekitar Rp40 Miliar, dimana pengusaha tersebut dekat dengan yang berkuasa.
Kemudian kesalahan Sri Mulyani terletak pada kebijakan yang sering berhutang dan menaikan pajak rakyat kecil, tetapi tidak berani untuk menaikan pajak dari oligarki.
“Justru oligarki dikasih dua kali tax amnesty dan dikasi tax holiday, sehingga tax ratio Indonesia 9,1 persen. Di bawah 10 persen, sebelum Jokowi 12 persen loh,” jelasnya.
Selain itu, yang membuat mantan Kabulog 2000-2001 itu tidak bisa terima kebijakan Sri Mulyani adalah setiap berhutang, yield Indonesia selalu 6,7 persen.
Menurutnya yield hutang tersebut lebih mahal dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Seperti, Thailand hanya 2,5 persen, Vietnam 4,2 persen, dan Philipina 6,3 persen.
Hal ini berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Agus Martowadojo pada tahun 2010-2013, dimana yield indonesia selalu dibawah Thailand, Vietnam dan Philipina.
“Kalau negara ratingnya rendah, bunganya lebih tinggi. Indonesia ratingnya lebih tinggi dari tiga negara itu. Harusnya kita minjam 1-2 persen lebih rendah dibandingkan negara ini,” sebut ekonom kawakan tersebut.
Menurut Rizal Ramli, berdasarkan hitungan dari stafnya, Indonesia mengalami kerugian hingga puluhan triliuan dari kebijakan Sri Mulyani tersebut.
Selain itu, Rizal Ramli juga menyoroti kehidupan pejabat pajak yang sangat hedonistik.
Menurutnya hal tersebut berbanding terbalik dari apa yang seharusnya, dimana yang semestinya rakyat yang mendapatkan subsidi, bukan rakyat yang mensubsidi pegawai pajak.
Namun Rizal Ramli tidak percaya Sri Mulyani akan melakukan reformasi pada kementerian keuangan, karena menurutnya Sri Mulyani tidak memiliki track record dalam mengatasi kasus-kasus besar. [harianhaluan]
