TERUNGKAP.... 2 TAHUN LALU PERTAMINA SUDAH DIMINTA MEMINDAH DEPO PLUMPANG, TAPI TAK DIGUBRIS

Di Balik Keputusan Relokasi Depo Pertamina

JAKARTA – Pemerintah pusat akhirnya memutuskan akan merelokasi (memindah) Depo Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Kali Baru, Jakarta Utara. Jarak antara Depo Pertamina Plumpang dan lahan Pelindo itu sekitar 8 kilometer.

"Kami sudah merapatkan bahwa kilang Pertamina akan kami pindahkan ke tanah Pelindo," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang dikutip dari rekaman video Erick yang diperoleh Tempo, Senin, 6 Maret 2023. 

Erick mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil rapat antara dirinya bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, Senin kemarin. Erick juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pelindo.

Rencana relokasi Depo Plumpang ini akan terealisasi pada tahun depan. Erick mengatakan lahan milik Pelindo tersebut akan siap dibangun pada akhir 2024. Lalu pembangunan depo baru itu nantinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun 6 bulan. 

Menurut Erick, keputusan merelokasi Depo Pertamina Plumpang atas dorongan Presiden Joko Widodo. 

Ahad lalu, Jokowi menginstruksikan Erick dan Heru Budi agar mencari solusi setelah kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret lalu. Jokowi menyodorkan dua opsi, yaitu merelokasi warga di Jalan Tanah Merah yang bermukim di sekitar Depo Pertamina Plumpang atau memindahkan terminal BBM tersebut.

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi saat berlangsung pengisian bahan bakar jenis Pertamax yang dikirim dari Kilang Balongan, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Versi kepolisian, saat pengisian bahan bakar itu, terjadi gangguan teknis yang memicu tekanan berlebihan. Lalu terjadilah kebakaran. Insiden ini mengakibatkan 19 warga Jalan Tanah Merah meninggal dan 49 orang terluka. 

Depo Pertamina yang dibangun pada 1972 ini juga pernah terbakar pada 18 Januari 2009. Penyebab kebakaran pada 2009 ini akibat gesekan slot ukur serta alat pengambil sampel bahan bakar yang memunculkan percikan api dan menyambar tangki 24.

Sehari setelah kebakaran pada Jumat lalu itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan rencana pemerintah untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke area Pelindo. Tujuannya untuk mencegah kebakaran serupa terulang. 

"Saya berharap supaya depo ini lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo," kata Ma'ruf, Sabtu pekan lalu. 

Ma'ruf mengatakan kawasan permukiman warga yang berdempetan dengan Depo Pertamina Plumpang bakal ditata ulang agar lebih baik dan aman. 

Dua Tahun Lalu Sudah Diusulkan Pindah

Adapun Komisaris PT Pelindo, Jodi Mahardi, mengatakan Pelindo sudah menyiapkan lahan seluas 32 hektare untuk lokasi pembangunan terminal BBM sebagai pengganti Depo Plumpang. Area itu merupakan lahan reklamasi. “Lokasinya di Kali Baru, di lahan reklamasi,” kata Jodi, kemarin. 

Pelindo, kata Jodi, sudah pernah menawarkan lahan reklamasi itu kepada Pertamina, dua tahun lalu. Tapi Pertamina tidak meresponsnya. 

Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan, pihaknya juga sudah mengingatkan Pertamina agar memindahkan Depo Plampung sejak dua tahun lalu. Sebab, depo ini sudah berbahaya bagi keamanan warga Tanah Merah. "Depo ini berusia 50 tahun. Depo sudah tua, berbahaya,” kata dia.

Sugeng mengatakan pemindahan Depo Pertamina ini memang membutuhkan anggaran yang besar. Namun langkah tersebut harus diambil untuk menjaga keamanan masyarakat. “Apalagi sekarang iklim sangat ekstrem. Ada ancaman badai dan petir. Ini membuat standar variabel keamanan perlu ditinjau ulang." 

Opsi Paling Tepat

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menganggap rencana relokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang paling tepat. Sebab, penyulut kebakaran pada Jumat malam itu justru berawal dari Depo Pertamina, kata dia, bukan dari rumah penduduk.

Pertimbangan lain, kata Fahmy, relokasi depo juga dapat direalisasi lebih cepat karena hanya melibatkan pihak pemerintah. “Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk akan lebih lama karena melibatkan beberapa pihak, seperti Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, dan warga,” kata Fahmy lewat keterangan tertulis, kemarin.

Fahmy menambahkan, lokasi Depo Pertamina Plumpang juga sudah tidak layak karena berada di kawasan padat penduduk. Lalu tidak ada buffer water yang cukup untuk pendinginan pipa. Padahal pendistribusian BBM dari kilang ke depo menggunakan pipa, yang sebagian pipa itu melewati kawasan penduduk. 

Fahmy melanjutkan, kebakaran berulang di Depo Pertamina Plumpang ini mengindikasikan bahwa sistem keamanannya sangat buruk. Ia juga tak melihat keseriusan Pertamina memperbaiki sistem keamanan di kilang minyak dan depo bahan bakar.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga, juga setuju Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke area pelabuhan. “Karena infrastruktur dan sistem penunjangnya sudah lebih tersedia dibanding harus membuat satu pulau relokasi khusus."

(Sumber: Koran TEMPO, Selasa, 7 Maret 2023)

Baca juga :