Rangkap Jabatan
By TERE LIYE
Diawal berkuasa dulu, Jokowi adalah orang yg paling sering ngomong soal: tidak ada rangkap jabatan. Entah apa maksudnya dulu (jangan-jangan dia ngomongin hal lain), tapi itu jadi jualan paling lezat. Banyak dulu fans-nya yang memuja-muja soal ini.
Bertahun-tahun berlalu, praktik rangkap jabatan ini ada di mana-mana. Bagi-bagi jabatan usai menang pemilu benar-benar kearifan lokal di negeri ini. Dan maksanya bukan main. Bahkan saat Rektor UI rangkap jabatan jadi komisaris BUMN, maka bukannya itu rektor disuruh milih mau yg mana, eh statuta UI diganti biar bisa mengakomodasi birahi jabatannya. Tapi lupakan, sudah mundur.
Pejabat-Pejabat Kemenkeu ini asyik banget rangkap jabatan loh. Misal, bos Pajak. Wow deh, sudah tukin-nya (tunjangan kinerja) mantap, ditambah gaji, bonus, tantiem dari BUMN tempat dia rangkap. Tambah top.
Komisaris BUMN itu jika di Pertamina, dia bisa bawa 2 milyar setiap bulan. Bersih. BUMN level di bawah itu bisa 1 milyar sebulan. Bahkan BUMN 'kecil' alias anak-anaknya BUMN, tetap bisa ratusan juta sebulan.
Dobel dobel pendapatannya. Makanya tidak heran, pejabat-pejabat ini meroket hartanya. Tidak hanya Kemenkeu, juga Kementerian BUMN, dll, dsbgnya. Karena memang pendapatannya banyak. Ada ratusan lebih pejabat PNS yg dobel alias rangkap jabatan dari komisaris BUMN, dll dsbgnya. Buanyak sekali.
Boleh rangkap jabatan? Kalau kamu tanya Jokowi tahun 2013, tentu jawabannya: tidak. Tapi tanya sekarang, lain lagi jawabannya.
Nanti tanya deh capres 2024, pasti ngoceh indah semua.
Sudah saatnya hal-hal ini diatur, cuy. Jika kamu memang mau rangkap jabatan, silahkan, tapi tolong diatur soal gaji, bonus, tantiem. Ini teh kesenjangan luar biasa loh. Guru-guru di pelosok sana, NTT, yg masuk jam 5 subuh, gajinya cuma 5 juta, eh kamu bisa 2 milyar sebulan. Sama-sama PNS, sama-sama pegawai negara.
Jangan sampai, ada yg kerjanya serius bukan main, tapi gajinya main-main. Eh, ada yg kerjanya cuma rapat-rapat doang, eh gajinya bukan main.
Ehem, mau kamu jungkir balik bela diri, komisaris BUMN itu adalah contoh pekerjaan yg sejatinya cuma rapat-rapat doang. Kamu bahkan tdk punya 'kekuasaan' apapun di sana. 'Ngawasin' doang. Semua keputusan tetap di direksi.
(fb)
