Kedatangan Israel menjadi polemik karena Republik Indonesia dalam amanat Pembukaan UUD 1945 menyatakan secara tegas untuk menolak segala bentuk imperialisme dan penjajahan.
Sebagaimana diketahui, Israel merupakan komunitas yang sedang mempraktekkan sistem negara apartheid dan melakukan kolonisasi terhadap rakyat Palestina. Apalagi, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir berpendapat agar negara bersikap konsisten sesuai amanat konstitusi.
Ajang internasional apapun, termasuk gelaran turnamen sepak bola semestinya sejalan antara penyelenggaraannya dan ideologi politik negara tuan rumahnya.
“Baik sepak bola maupun urusan-urusan lain itu harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy (kebijakan) negara,” kata Haedar di Yogyakarta, Selasa (14/3/2023).
Haedar menekankan, sejauh negara memiliki perspektif tertentu terhadap sebuah ideologi politik, di samping ada tidaknya hubungan diplomatik, maka urusan lain bisa menyesuaikan.
“Sejauh negara itu masih punya kebijakan antiimperialisme, antikolonialisme, lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain itu harus menyesuaikan. Akibat tidak menyesuaikan, lalu terjadi masalah,” ujar Haedar Nashir dilansir laman resmi Muhammadiyah.
Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui Ketua bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, Selasa (14/3/2023) menyatakan jika kehadiran timnas Israel cukup sensitif mengingat masih terjadinya represi yang dilakukan oleh negara tersebut kepada rakyat Palestina.
“Pemerintah dan para pejabat tinggi termasuk PSSI seharusnya mencontoh Presiden Sukarno yang tegas dan berani menolak kehadiran kontingen Israel di event Asian Games tahun 1962, karena Israel adalah penjajah. Meskipun harus keluar dari IOC, akan tetapi dengan penolakan ini Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional,” kata dia lewat keterangan tertulis.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut keamanan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023 merupakan domain atau urusan pemerintah RI. Erick menegaskan jika PSSI hanya berfokus dalam penyelenggaraan acara.
Menyahut Erick, Menko Polhukam RI, Mahfud MD menyebut keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang menuai pro-kontra sudah diantisipasi Pemerintah RI.
“Sudah dibahas dan disiapkan semua jalur. Politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti dirundingkan,” kata Mahfud di kampus UII, Sleman, DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
[Sumber: Muhammadiyah]
