ANIES BASWEDAN dinilai makin percaya diri setelah mengantongi dukungan yang memenuhi syarat Presidential Threshold sebagai kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024 dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Tak heran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu belakangan mulai lantang mengkritik pemerintah, salah satunya menyentil menteri koordonator (menko) yang bicara soal keinginan mengubah konstitusi.
"Kan hanya tinggal menunggu waktu deklarasi bersama antara Nasdem, PKS, dan Demokrat," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).
"Jadi makin percaya diri, makin gaspol, dan bisa mengkritik pihak-pihak yang dianggap berlawanan dan ingin mengubah konstitusi," tuturnya.
Dengan mengantongi dukungan dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies dipastikan melenggang ke panggung Pemilu 2024
Menurut Ujang, kritik yang dilontarkan Anies pun semakin mempertegas posisinya sebagai kandidat calon pemimpin yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan sebagai kongsi partai oposisi pemerintah.
Lewat kritik itu Anies berharap mendapatkan simpati dari publik, khususnya dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah. Syukur-syukur jika upaya tersebut dapat mendongkrak elektabilitasnya.
"Dengan menyinggung ada menko yang ingin mengubah konstitusi itu Anies bisa mendapatkan simpati publik karena masyarakat tidak setuju pemilu ditunda, sudah muak. Di situlah kemungkinan Anies ingin mendapatkan simpati dari publik, memperluas dukungan politik," tutur Ujang.
Menko Luhut Jadi Target
Lebih lanjut, Ujang menduga, pernyataan Anies soal menko yang ingin mengubah konstitusi itu ditujukan buat Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, awal tahun 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu sempat memunculkan isu perubahan konstitusi.
"Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata Ujang.
Di Kabinet Indonesia Maju sendiri, tercatat ada empat menteri koordinator. Selain Luhut, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikutan berkomentar perkara pemilu ditunda. Sementara, Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu.
Adapun Airlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun, tidak secara masif.
Sebaliknya, Luhut berkali-kali menyinggung kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia pernah bicara soal big data pemilu ditunda, hingga kemungkinan Presiden Joko Widodo menjabat lebih lama.
Selain itu, Ujang menambahkan, dari keempat menteri koordinator, Luhut punya kekuatan paling besar di internal pemerintahan. Purnawirawan jenderal itu juga merupakan sosok yang amat dekat dengan Presiden Jokowi.
Sehingga, tak heran jika publik kini berspekulasi, mengaitkan ucapan Anies dengan sosok Luhut.
"Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia pun tahu, sudah rahasia umum, cuma mereka tidak ada yang berani menunjuk langsung nama menko itu, dan ini saya sih memprediksi mengarahnya ke sana, ke LBP," tutur Ujang.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Namun, dia tak secara gamblang mengungkap sosok yang dimaksud.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.
"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuhnya.
Anies menyebut, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Dia juga bilang bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.
“Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," tuturnya.
[Sumber: Kompas]
