Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai permasalahan tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan, hingga pengambilalihan konsesi.
Setidaknya terdapat 12 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) belum mengembalikan dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp4,2 triliun, delapan di antaranya belum dapat menyelesaikan pembayaran pada 2024.
Kemudian, belum ada informasi terkait pembayaran terhadap nilai tambah bunga dana bergulir sebesar Rp394 miliar yang merupakan pendapatan negara.
"Sejak tahun 2016, pembangunan jalan tol mencapai 2.923 KM, nilai investasi Rp593,2 T. KPK menemukan titik rawan korupsi yaitu lemahnya akuntabilitas lelang, benturan kepentingan dan BUJT tidak melaksanakan kewajiban, menimbulkan potensi kerugian keuangan negara Rp4,5 T," tulis KPK dalam akun Twitter @KPK_RI, Selasa (7/3/2023).
Dalam proses perencanaan, KPK menemukan masalah pengaturan pengelolaan jalan tol masih menggunakan aturan lama. Akibatnya, rencana pembangunan tidak mempertimbangkan perspektif baru seperti kompetensi ruas tol dan alokasi dana pengadaan tanah.
Untuk proses lelang, dokumen lelang tidak memuat informasi yang cukup atas kondisi teknis dari ruas tol. Akibatnya, pemenang lelang harus melakukan penyesuaian yang mengakibatkan pembangunan tertunda.
Sementara dalam proses pengawasan belum ada mitigasi permasalahan yang berulang terkait pemenuhan kewajiban BUJT.
"Akibatnya pelaksanaan kewajiban BUJT tidak terpantau secara maksimal," ungkap KPK.
Selain itu, terdapat benturan kepentingan di mana investor pembangunan didominasi oleh 61,9 persen kontraktor pembangunan yakni BUMN Karya (Pemerintah).
KPK juga menemukan ketiadaan aturan tentang penyerahan pengelolaan jalan tol lebih lanjut. Hal ini menyebabkan mekanisme pasca-pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu.
"Lemahnya pengawasan mengakibatkan sejumlah BUJT tidak membayarkan kewajibannya hingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara Rp4,5 triliun," kata KPK.
***
Berita CNNIndonesia terkait temuan KPK potensi kerugian negara Rp 4,5 T pada proyek jalan tol era Jokowi ini bikin heboh netizen.
Namun ada netizen yang menyentil, 4,5 T itu sangat sangat kecil... tak seberapa...
"Cuma 4,5 T, kenapa ribut amat sih? Pak jokowi, perlihatkan isi saku bapak..," sindir akun @Kop15achet.
๐๐
Cuma 4,5 T, kenapa ribut amat sih? Pak jokowi, perlihatkan isi saku bapak..
— kop1.5achet (@Kop15achet) March 7, 2023
Kalau yang seperti kecebong keparat pasti diam kalau pun bersuara akan menuding orang lain dan tidak berani menuduh yang berkuasa
— zul_piliank๐ฎ๐ฉ๐ต๐ธ๐ฎ๐ฉ (@zul_piliank02) March 7, 2023
serius deh dibalik masif nya pembangunan era sekarang, ada vendor dan subkon yang berdarah-darah karena diutangin bahkan ga dibayar meskipun proyek udah jadi
— Ariga (@sanaariga) March 7, 2023
Jika tdk viral mgkn tdk akan diusut cukup temukan aja masalah dgn potensi sekian... sprtnya merupakan budaya yg lazim saat ini hanya memantau, entah brp lama pantaunya juga tdk ada batasan waktu, stlh ada masalah dan viral barulah ada perkataan bhw sdh dipantau lama
— Yoesoef Fathan (@Yoes33687368) March 7, 2023
