Indonesia Surganya Rangkap Jabatan
Bisa jadi, Indonesia adalah salah satu surganya rangkap jabatan di dunia. Lantaran, banyak sekali pejabatnya yang rangkap jabatan. Sudah digaji tinggi, hartanya semakin bertumpuk karena itu tadi, side job menjadi komisaris BUMN.
Sejak awal, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengkritisi gemuknya pengurus di BUMN, khususnya jumlah komisaris. Tentu saja, semakin gendut pengurus maka semakin boros.
Konsekuensinya, dividen yang menjadi hak negara menjadi semakin susut, karena harus dibagi dengan pengurus yang jumlahnya cukup tambun.
“Harus diakui, jumlah komisaris BUMN, terlalu gemuk. Sehingga ini merupakan bentuk pemborosan,” papar Bhima di Jakarta, dikutip Sabtu (25/3/2023).
Analisa Bhima tepat sekali. Jumlah komisaris di BUMN, cukup banyak. Celakanya lagi, banyak pejabat negara yang ‘nyambi kerja’ sebagai komisaris BUMN. Dampaknya, kekayaan para pejabat negara yang rangkap jabatan itu, meroket dalam waktu cepat.
Saat ini, jumlah komisaris BUMN sektor perbankan, mungkin yang terbanyak. Rata-rata 9-11 orang komisaris di tiap bank pelat merah. Sebut saja Bank Mandiri, jumlah komisarisnya 11 orang.
Kalau Bank BRI, jumlah komisarisnya lebih sedikit yakni 10 orang. Namun jumlah direksinya lebih gede yakni 12 orang. Sedangkan Bank BTN, komisarisnya 9 orang dengan 10 direksi.
Jumbonya jumlah komisaris, tentu saja berdampak kepada kontribusi BUMN terhadap keuangan negara. Otomatis dividen mengecil. Boleh dibandingkan dengan perbankan swasta. Sebut saja BCA, komisarisnya hanya 5 orang. Atau Bank Danamon yang komisarisnya 7 orang.
“Kalau jumlah komisaris gemuk tapi sebagian BUMN kinerjanya memburuk, tentu menjadi tanda tanya. Fungsi komisaris yang begitu banyak untuk apa? Di negara lain jumlah komisaris BUMN, itu ramping. Karena mementingkan fungsi,” papar Bhima.
Indonesia Surganya Rangkap Jabatan
Beberapa waktu lalu, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mencatat 39 pejabat di Kemenkeu merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, maupun anak usahanya. Mereka terdiri dari eselon I dan II. Belakangan jumlahnya bertambah setelah Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuhm ditunjuk sebagai Komisaris BRI.
Ternyata, bukan hanya pejabat di Kemenkeu yang kebagian rejeki sebagai komisaris BUMN. Banyak pula pejabat di kementerian lain yang menjabat komisaris di BUMN. Sebut saja Rida Mulyana, Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rangkap jabatan sebagai komisaris.
Demikian pula Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemnhan) Marsdya Donny Ermawan merangkap jabatan sebagai komisaris PT Bahana. Atau Djarot Widyoko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum ran Perumahan Rakyat (PUPR) rangkap jabatan sebagai komisaris PT Widjaya Karya (Persero/Wika). Dan masih puluhan rangkap jabatan di BUMN yang terjadi di Indonesia.
“Ke depan, pejabat di BUMN bukan sekedar bagi-bagi jabatan. Jangan sampai, kepentingan politik elektoral masuk terlalu dalam hingga ke posisi komisaris,” papar Bhima.
(Inilah)
