Sejumlah perusahaan dari Arab Saudi, India, hingga Singapura rencananya akan ditawari untuk membeli Bandara Kertajati.
Jokowi memerintahkan Budi Karya untuk segera menjalankan rencana itu sekaligus mengingatkan bahwa ada regulasi yang harus ditaati.
"Saya beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) untuk membahas ini agar tidak ada pelanggaran," kata Budi saat ditemui selepas rapat bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023.
Budi tidak merinci regulasi yang dimaksud. Ia hanya menyampaikan bahwa kementerian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengawal proses penawaran saham ini. "Tentu sesuai ketentuan, apakah equity, apakah joint venture seperti di Kualanamu (Bandara Kualanamu, Sumatera Utara)," kata Budi.
Diresmikan Jokowi 2018
Sejak diresmikan Jokowi pada 2018, Bandara Kertajati masih sepi peminat sampai hari ini. Akhir 2019, Budi mengatakan persoalan utama pengoperasian Bandara Kertajati adalah belum tersedianya akses langsung yang menghubungkan antara Kota Bandung dan Kertajati.
“Saat ini akses yang menghubungkan Bandung dengan Kertajati, yaitu Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), belum selesai,” ujar Budi Karya di kantornya.
Ditawarkan ke Saudi hingga Singapura
Desember tahun lalu, Budi menyebut saham Bandara Kertajati sudah ditawarkan ke Saudi dan India. Belakangan, dia menyebut bahwa saham yang sama juga ditawarkan ke Singapura.
“Kepada Saudi kami secara khusus minta mendedikasikan penerbangan dari Saudi langsung ke Kertajati. Bahkan kami menawarkan atau bersama-sama Pemerintah Daerah Jawa Barat, menawarkan untuk kami delusi, artinya dari India dan Saudi berminat untuk membeli saham dari Kertajati,” kata Budi.
Budi mengatakan, tawaran saham tersebut diharapkan bisa menambah ketertarikan masyarakat internasional untuk mengembangkan konektivitas di Kertajati. "Presiden sangat setuju kalau di Kertajati bukan sebagai lapangan terbang saja, tapi juga untuk MRO, untuk cargo karena dekat Patimban, itu sangat baik," kata dia.
Investor Lokal Tak Minat
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan investor lokal tak tertarik berinvestasi di Bandara Kertajati.
"Sebenarnya kalau investor dalam negeri penggunaannya juga untuk apa? Itu yang jadi pertanyaan besar. Pelajarannya adalah kalau mau bikin infrastruktur, sebaiknya harus dilihat utilitasnya, internal rate of return-nya, pengembaliannya, uji kelayakannya dilakukan secara baik sehingga kalau pun ingin menggandeng investor, investor akan tertarik," kata dia pada Tempo, Senin, 9 Januari 2023 malam.
Menurut Bhima, sejauh ini investor dalam proyek strategis nasional memiliki porsi pendanaan relatif kecil. Dia menjelaskan, sebagian besar dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penugasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia juga menanggapi soal investasi asing pada Bandara Kertajati. "Kalau pun menarik investasi, lantas penggunaannya untuk apa? Penggunaan untuk bandara komersil kan ternyata butuh infrastruktur penunjang karena jaraknya terlalu jauh dari pusat kota, atau penggunaannya untuk service MRO (maintenance, repair, overhaul) pesawat? Penggunaanya harus jelas dulu," kata dia.
Kejelasan fungsi Bandara Kertajati, lanjut Bhima, akan menjadi pertimbangan utama investor untuk menentukan apakah akan berinvestasi atau tidak.
"Jadi, bukan berarti negara timur tengah sedang punya banyak uang kemudian mereka mau masuk ke infrastruktur yang utilitasnya rendah atau bisa dikatakan tidak berkorelasi antara pengembalian investasinya dengan pendapatannya. Bahkan, untuk biaya operasional perawatan Bandara Kertajati setiap bulan saja harus disuntik terus," papar Bhima.
(Sumber: TEMPO)
