ANIES BASWEDAN AKAN LANJUTKAN PROYEK OLIGARKI IKN DAN PROGRAM ZALIM JOKOWI LAINNYA?
Oleh: Ahmad Khozinudin
“Segala yang berbasis perundang-undangan tentu akan tetap dilanjutkan, bukan hanya oleh Anies tapi oleh siapa pun yang terpilih jadi presiden, contohnya IKN,”
[Wasekjen NasDem Hermawi Taslim, Selasa (28/2/2023)]
Salah satu pertimbangan publik melabuhkan preferensi politik kepada Anies Baswedan adalah karena Anies diyakini akan melakukan perubahan untuk Indonesia. Diantara komitmen perubahan itu, Anies diyakini akan mengubah kebijakan dari pro oligarki menjadi kebijakan yang pro rakyat.
Anies diyakini akan membatalkan proyek oligarki yang unfaedah, seperti pembangunan kereta cepat dan proyek IKN. Karena kedua proyek ini, tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat, membebani APBN yang pada akhirnya juga membebani rakyat karena APBN ditopang oleh pajak rakyat.
Namun, keyakinan dan harapan itu rupanya sulit terealisir selama Anies diusung oleh partai NasDem. Mengingat, NasDem secara terbuka akan menjamin melanjutkan sejumlah kebijakan Jokowi yang pro oligarki pada era kepemimpinan Anies.
Jadi, NasDem bukan saja menggaransi akan melanjutkan kebijakan pembungkaman terhadap HTI & FPI. Melainkan, juga menjamin akan mengamankan proyek oligarki.
Baru-baru ini, Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan bakal calon presiden Anies Baswedan akan meneruskan program Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diinisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menjelaskan, seorang presiden harus menjalankan ketentuan dalam UU. Program IKN sendiri sudah diatur dalam UU 3/2022.
Hal itu disampaikan Hermawi menanggapi PDIP yang mengaku ragu jika Anies menjadi presiden akan melakukan keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi.
"Perubahan itu sebuah keniscayaan. Anies sudah berkali-kali mengatakan bahwa akan melaksanakan apa yang disebut dengan 'keberlanjutan dan perubahan'," kata Hermawi kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).
Padahal, seorang Presiden juga berwenang untuk menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU. Anies, setelah menjadi Presiden berwenang untuk membatalkan sejumlah kebijakan pro oligarki di era Jokowi dan mengadopsi kebijakan yang pro rakyat.
Pernyataan NasDem ini membuat publik ragu, apakah Anies benar-benar akan membawa arus perubahan setelah menjadi Presiden, jika partai yang mengusung adalah NasDem.
NasDem sendiri memang dikenal Die Hard nya Jokowi. Bahkan, karena isu dukungan ke Anies, meskipun terancam menterinya di reshuffle, namun karena kedekatan NasDem dengan Jokowi, rencana reshuffle itu batal.
Justru sebaliknya, hadirnya NasDem di kubu Anies patut dicurigai sebagai bagian dari skenario Jokowi dan oligarki untuk mengamankan kepentingannya lewat kubu Anies. Disaat yang sama, Jokowi juga meng-endorse capres dari kubu lain.
Itu artinya, Jokowi bersama Oligarki telah meletakan telur investasi politik di semua kubu Capres. Sehingga, siapapun Capres yang menang, kepentingan Jokowi dan oligarki tetap terlayani.
Agar pernyataan NasDem ini tak liar, sebaiknya Anies Baswedan segera membantah pernyataan Hermawi Taslim. Agar publik yakin, kelak jika Anies menjadi Presiden bisa mandiri memimpin dan membawa arus perubahan, tak akan ada dibawah kendali Partai NasDem, dan melanjutkan kebijakan zalim Jokowi.
(*)
