Menurut dia, Menteri Keuangan akan menambah utang, menambah utang terus kemudian utang itulah yang digunakan untuk membangun IKN.
“Mereka selalu menyatakan ini tidak tidak mengganggu apa-apa kok, bukan tidak mengganggu apa-apa. Kalau tidak membangun IKN maka kemungkinan anggaran itu bisa dipakai untuk perbaikan jalan di mana-mana,” kata Said.
“Jadi jangan heran nanti kalau jalan-jalan di tempat Anda rusak karena tidak ada uang sekarang dipakai untuk IKN,” tambahnya.
“Jangan heran nanti kalau subsidi pupuk nggak ada karena memang kurang bayar untuk IKN atau jangan heran semakin sulit mendapat BBM bersubsidi karena duitnya dipakai untuk IKN,” jelasnya.
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menyebut, perkembangan utang pemerintah pusat di era Presiden Jokowi 2014 hingga November 2022 mengalami lonjakan hingga 189,5 persen.
Beban utang tersebut diprediksi akan menjadi tantangan yang berat bagi kepemimpinan Presiden berikutnya.
Penumpukan utang ini pun diyakininya akan mengkhawatirkan bagi keberlanjutan APBN kedepan. Posisi utang tersebut bertambah Rp57,55 triliun jika dibandingkan dengan posisi utang pada Oktober 2022 yang sebesar Rp 7.496,7 triliun. [wartaekonomi]
