"Berdasarkan informasi yang telah beredar di publik yang bersumber dari Bang Andi Mallarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai bahwa nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh Mas Ketum AHY dan Ketum NasDem Pak Surya Paloh," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Senin (6/3/2023).
Kamhar mengatakan PKS belum menandatangani nota kesepahaman itu. Ada beberapa poin yang disematkan dalam piagam, salah satunya menyerahkan keputusan cawapres ke Anies Baswedan.
"Disampaikan juga bahwa beberapa point pada nota kesepahaman tersebut, antara lain pertama, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres," tutur Kamhar.
"Kedua, Mas Anies dan partai pengusung sepakat untuk mengusung platform perubahan. Ketiga, parpol koalisi sepakat menyerahkan calon wakil presiden (cawapres) kepada Mas Anies selaku Capres," sambungnya.
Menurut Kamhar ada 5 kriteria cawapres yang disampaikan Anies dalam berapa kesempatan. Kriteria pertama cawapres 'Koalisi Perubahan' mesti memiliki kontribusi signifikan pada pemenangan.
Kedua, cawapres Anies mesti memperkuat barisan koalisi perubahan. Ketiga, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif.
"Keempat, memiliki platform perjuangan yang sama sebagai pasangan yang menawarkan perubahan dan perbaikan. Kelima, memiliki chemistry yang pas sehingga mewujud menjadi dwi tunggal," kata Kamhar.
Pernyataan Kamhar senada dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali sebelumnya. Ali, saat dihubungi pada Jumat (3/3) lalu, membeberkan acara deklarasi Anies capres oleh Demokrat kemarin sekaligus diikuti dengan penandatanganan naskah deklarasi koalisi. Ali menyebut partainya pun sudah tandatangan di naskah tersebut.
"Kan seingat saya kemarin itu diikuti dengan penandatanganan kesepakatan naskah deklarasi koalisi. Jadi kemarin itu kan langsung diikuti dengan penandatanganan naskah koalisi ya. Jadi NasDem sudah tandatangan, Demokrat kemarin sudah tandatangan ya. Artinya bahwa koalisi ini itu sudah terbentuk harusnya," kata Ali.
PKS Jelaskan Kenapa Belum Teken
PKS menjelaskan perihal belumnya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Perubahan yang sudah diteken Ketua Umum Partai Demokrat dan NasDem. PKS mengatakan hal itu hanya masalah teknis saja.
"Masalah dokumen nota kesepahaman itu hanyalah masalah teknis saja," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).
Kholid mengatakan belum ada jadwal yang pas dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk bertemu dengan Anies Baswedan lagi. Nantinya, kata Kholid, Anies akan membawa dokumen nota kesepahaman itu ke Syaikhu.
"Situasinya kan Pak Anies Baswedan ada agenda ke luar negeri, Pak Syaikhu Presiden PKS juga hari ini akan ke luar negeri. Jadi, nanti kalau pas waktunya, akan ditandatangani. Pak Anies Baswedan yang akan bawa dokumen tersebut dan akan ditandatangani oleh Presiden PKS. Nanti kita atur waktunya yang pas ketemuannya," ujarnya.
Kholid memastikan tidak ada masalah lain di balik PKS yang belum menandatangani nota kesepahaman tersebut. Kholid mengatakan dukungan PKS terhadap Anies sudah final dan mengikat.
"Dukungan PKS kepada Pak Anies Baswedan sudah jelas dan mengikat. Karena keputusan itu sudah diresmikan melalui forum tertinggi PKS yakni Musyawarah Majelis Syuro dan dikukuhkan selebrasinya di rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama 24-26 Februari kemarin didepan seluruh pimpinan PKS dari tingkat pusat, provinsi hingga kota/kabupaten. Jadi dukungan ke Pak Anies sudah selesai, done dan final," ujarnya.
[detikcom]
