2024 adalah “TAHUN PERTARUHAN”
Assalaamualaikum, Selamat Pagi sahabat-sahabat semua. Selamat Berpuasa bagi yang menjalankan.
Jika menengok kepada sejarah, kita akan tahu bahwa Tahun 2024 adalah “Tahun Pertaruhan”, yaitu apakah NKRI akan mengalami STAGNASI POLITIK ataukah ada TITIK BALIK PERUBAHAN.
Stagnasi politik adalah sebuah kondisi Indonesia akan “tidak jauh berbeda” suasananya dengan 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi.
Titik balik perubahan adalah terdapat momentum untuk terjadi perubahan-perubahan YANG SIGNIFIKAN pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kenapa 2024? Kenapa “Tahun Pertaruhan”? mari kita bedah melalui uraian di bawah ini.
(1) Tahun 2014, Rakyat Indonesia “menghukum secara telak” kepada Partai Demokrat OLEH SEBAB amanah yang diberikan tidak ditunaikan secara optimal, baik amanah pada lembaga legislatif /DPR maupun amanah pada lembaga Eksekutif /PRESIDEN yang berasal dari Partai Demokrat.
Pada Pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 21.703.137 suara (20,85 persen),
DAN pada Pemilu 2014 pemilihnya anjlok drastis !!! HANYA memperoleh suara sebanyak 12.728.913 (10,19 persen).
Banyak peristiwa-peristiwa besar yang bisa dianggap sebagai kegagalan Pemerintah SBY, yang berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh Parpol-Parpol pesaing, salah 2 (dua) diantaranya adalah Skandal Bank Century dan Korupsi Hambalang.
LALU, bagaimana dengan Tahun 2024 ??? silahkan teman-teman melakukan analisis sendiri.
Adapun menurut analisis saya (penulis status), Tahun 2024 sulit terjadi “peristiwa penghukuman” sebagaimana terjadi pada Tahun 2009 OLEH SEBAB:
- Informasi yang sebenar-benarnya tentang bangsa dan negara ini banyak terkamuflasekan oleh ulah para Buzzer (melalui media sosial), sehingga kebanyakan rakyat banyak yang kemakan opini dan menganggap negara ini (sedang) baik-baik saja.
Alhasil, PDIP dan Presiden Jokowi masih memiliki citra positif yang itu dibuktikan dengan berbagai jajak pendapat /survey yang menunjukkan bahwa kepuasan terhadap Pemerintah Jokowi masih di atas 50 % dan tingkat elektabilitas PDIP masih yang tertinggi dibanding partai-partai lainnya.
- Lembaga penegak hukum yang seharusnya BETUL-BETUL INDEPENDEN dalam menjalankan tugas penegakan hukum, selama era Pemerintahan Jokowi bisa “dikontrol” sehingga menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Akibat dari kontrol itu, tidak ada ledakan kasus hukum fenomenal yang berpotensi untuk dijadikan momentum penghakiman oleh rakyat. Contoh : andai saja Harun Masiku bisa tertangkap, akan sangat mungkin dijadikan entry point guna mengadili PDIP pada Pemilu 2024 mendatang.
Adapun itu, salah satu contoh pengontrolan Lembaga Penegak Hukum yang paling memiriskan oleh Pemerintah Jokowi adalah dengan direvisinya Undang-Undang KPK, dan terkooptasinya Lembaga Kejaksaan Agung oleh PDIP karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Jaksa Agung yang saat ini menjabat adalah “Orangnya Megawati” yang merupakan Adik dari Politisi PDIP.
NOTE: Kasus menggemparkan seperti Fredy Sambo atau Tedy Minahasa sama sekali tidak memantik kemarahan rakyat kepada Pemerintah Jokowi OLEH SEBAB langsung terlokalisir dan tertuju khusus kepada Lembaga Kepolisian.
- Terjadi pragmatisme dan apatisme yang semakin parah pada “Masyarakat Akar Rumput” yaitu tidak begitu peduli (terlalu abai) dengan apa yang terjadi di Pemerintahan dan dunia politik.
Meskipun sekali tempo dua kali tempo mereka teriak-teriak oleh karena Harga BBM Naik.... Minyak Goreng langka.... tetapi langsung diam seribu basa manakala Bantuan Sosial deras digelontorkan OLEH Pemerintah.
Jadinya tidak mengherankan, jika citra pemerintah masih baik-baik saja di level “grass root”.
(2) Sebagaimana saya pernah tulis di sebuah status (dulu kala), saya pernah memprediksi bahwa MESKIPUN secara popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo Subianto (menjelang Pilpres 2019) sangatlah signifikan! AKAN TETAPI tetap akan sulit untuk menang OLEH SEBAB Pak Jokowi dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara “MENGUASAI TOOLS” yang bisa dipakai untuk membantu meraih kemenangannya kembali di 2019. Tanpa harus saya urai, pasti Sahabat-sahabat semua sudah paham dengan narasi ini.
MAKSUDNYA, kalau hendak “merubah” situasi dan kondisi perpolitikan nasional YA HARUS MULAI PADA PEMILU RAYA 2024 !!! oleh sebab dengan asumsi jika pada Pemilu 2024 berhasil dimenangkan oleh Kelompok Pro Status Quo, maka akan sulit untuk merebutnya pada Pemilu 2029. Mesti menunggu hingga pelaksanaan Pemilu 2034.
Sederhanya, secara kajian di atas kertas.... Periode Kedua sebuah Pemerintahan adalah “MILIK” Sang Pemenang Periode Pertama.
KESIMPULAN STATUS:
Tahun 2024 adalah betul-betul sebuah pertaruhan, akan ke arah mana Bangsa Indonesia hendak menuju .....
MESKI secara kalkulasi politik menunjukkan bahwa Negara ini betul-betul terbelenggu dan digenggam oleh para “Pemilik Kepentingan”; Oligarki... Bisnis para Jenderal... Investor asing... , tetaplah selalu ada harapan ...
TETAP SELALU ADA HARAPAN, karena masih ada “Sang Pembolak-Balik Hati” yang semoga berkenan membuka mata hati Rakyat Indonesia untuk membuat keputusan yang terbaik pada Pemilu Raya 2024. Amin.
(Tara Palasara)
