Menurutnya, KPK digunakan untuk mengotak-atik kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, agar pencapresan Anies Baswedan bisa gagal, selain itu juga memakai partai pengusungnya, yaitu NasDem.
"Aroma untuk menggagalkan pecapresan Anies Baswedan itu memang kental, baik melalui jurusan KPK mengutak-utik Formula E, kedua adalah mengancam NasDem," ucapnya dikutip NewsWorthy dari YouTube Refly Harun, Minggu (19/2).
Refly Harun menjelaskan jika ancaman yang ditujukan kepada NasDem mempunyai beragam bentuk, dari halus sampai kasar, yaitu tentang reshuffle kabinet dan kasus korupsi BTS (proyek pembangunan Base Transceiver Station) 4G.
"Ancamannya itu mulai dari yang halus sampai yang agak kasar, bentuknya antara lain ya isu tentang reshuffle kabinet dan juga soal penanganan kasus BTS yang melibatkan Kominfo dan dalam tahap untuk memeriksa Johnny G Plate," ungkapnya.
Hal ini disampaikan Refly Harun terkait pernyataan Partai NasDem yang menyebut akan ada bahaya jika Pilpres hanya diikuti oleh capres jagoan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika hal ini terjadi, maka akan tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi.
Ketua Bappilu DPP Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi mengingatkan demokrasi yang berlangsung harus dilanjutkan secara konsisten tanpa menutup peluang putra-putri bangsa dalam berkontestasi. Apabila politisi bersikap status quo sama saja mengembalikan rezim demokrasi semu.
"Negara dan bangsa di ambang bahaya kalau politisi berpikir status qou," kata Gus Choi kepada Akurat.co di Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Gus Choi menyatakan hal itu ketika disinggung menguatnya spekulasi Pilpres 2024 hanya diikuti seluruh jagoan Jokowi untuk menjamin berlangsungnya program-program pemerintah selama dua periode terakhir. Artinya terbuka peluang pencapresan Anies gagal atau digagalkan. [wartaekonomi]
