[PORTAL-ISLAM.ID] Pernyataan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terkait peniadaan jabatan gubernur dianggap tidak relevan dengan konstitus yang berdasarkan Pancasil dan UU 1945.
Menurut pengamat politik Jerry Massie, gelaran Pemilihan Gubernur merupakan cermin dari ketentuan pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945. Sebuah fase demokrasi itu ditempuh.
Telah ditekankan bahwa, posisi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota menjalankan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dalam manajemen pemerintahan.
Baca Juga: Dear PKB! Awas Ditikung PSI di Pemilu 204, Hasil Survei Rival Makin Kuat
Pemilihan Gubernur (Pilgub) adalah wahana atau saran memimpin sebuah daerah yang dianggap pantas melalui kontestasi demokrasi. Cermin itu merupakan harapan sejak tumbangnya rezim Presiden Soeharto.
Pernyataan Muhaimin Iskandar ini bukan memperbaiki kondisi bangsa di tahun politik sebaliknya merusak dengan ide-ide sesat dengan mengusulkan penghapusan jabatan gubernur.
“Saya kira parpol ini akan terpuruk bahkan akan menggangu hubungan dengan koalisinya Gerindra bahkan akan menurukan elektabilitas Prabowo, dengan statemen penghapusan jabatan gubernur. Apalagi usulannya akan dibawa ke Badan Legislasi DPR RI,” jelas Jerry Massie kepada Joglomedia.com, Senin 6 Februari 2023.
Melihat konstitusi dalam bernegara, kata Jerry tidak bisa melihat satu hal dan merusak hal positif lainnya. Dalam kontestasi politik, misalnya Pilgub Jakarta, sangat wajar terjadi perbedaan pendapat, muncul kelompok oposisi di pemerintahan.
Muhaimin mencontohkan Pilgub DKI Jakarta yang ributnya sampai sekarang.
“Lah dia ngambil PKB saja musuhan sama Yenny Wahid sampai sekarang kok. Coba tanya ke dia, ada keuntungan tidak dari Pilgub. Masih ingat tho kasus Pilkada di Lampung yang sampai dia diperiksa KPK,” timpal Jerry.
Baca Juga: Atmosfer Jelang Pilpres 2024 Kian Panas, NasDem 'Membelot' ke Koalisi Gerindra dan PKB?
Dampak dari ucapan yang disampaikan Muhaimin Iskandar, kata Jerry, tentu akan menimbulkan asumsi buruk. Terhadap PKB-nya sendiri termasuk teman koalisinya yakni Partai Gerindra.
“Maka kalau dia mau jadi bakal calon wakil presiden, saya katakana sejak awal, ya tidak pantas, akan merugikan Partai Gerindra,” tandasnya.
Dikatakan Jerry, Cak Imi-sapaan akrab Muhaimin Iskandar tengah mencari sensasi di tahun politik.
“Usulannya sering ngacok. Jangankan penghapusan gubernur, penundaan Pemilu saja dia berani kok ngomong itu. Cari sensasi politik atau ngingau sih. Dia banyak berbicara (penghapusan jabatan gubernur) tanpa berpikir,” imbuhnya.
Jika Pilgub dihapus sambung Jerry sangat tidak rasional. “Pilgub itu bagian Pancasila. Kecuali kita negara dengan sistem komunis, monarki, atau teokrasi barangkali masih ada kemungkinan,” tandasnya.
“Saya pikir dia bukan tipe pemimpin ilusional bukan pemimpin solutif yang memberikan pemikiran dan solusi di tengah situasi bangsa yang kian terpuruk,” tandas Jerry.
Padahal, lanjut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), PKB di era Gus Dur benar-benar menjaga dan merawat bangsa ini bukan mau merusaknya. Termasuk, menghargai adanya demokrasi yang dipilih secar langsung umum bebas dan rahasia.
“Tak bisa dong semua di-take over pusat ini bukan zaman kolonial Belanda. Otonomi daerah lahir agar daerah itu punya peran dan ada keuntungan mengatur daerahnya dan tak melulu bergantung di pusat,” imbuhnya.
“Lalu dia gagal dengan ide sesat penundaan Pemilu kini dia berhalusinasi dengan ide yang tak masuk akal ke arah Pilkada dihapus,” imbuhnya.
“Pemimpin yang bodoh akan melahirkan ide-ide yang bodoh dan konyol tapi pemimpin cerdas akan melahirkan gagasan dan ide yang brilian,” kata dia.
Jerry menuding cara berpikirnya tak menunjukan seorang pemimpin atau negarawan. “Sepertinya sempit,” pungkas Jerry. [joglomedia]