Ia menyebut kebijakan ini dilakukan lantaran anggaran untuk mengoperasikan internet gratis ini telah dipangkas.
Raides mengatakan, pihaknya sempat mengajukan anggaran Rp174 miliar untuk JakWiFi di 3.500 titik di Jakarta.
Namun, akhirnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2023 disepakati dana yang dikucurkan kepada program ini menjadi Rp56 miliar untuk 1.263 titik.
"Titik JakWiFi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang," ujar Raides di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Namun, ia menyebut pihaknya tetap menetapkan standar satu RW ada satu titik JakWiFi.
Tujuannya agar masyarakat tetap mendapatkan akses internet gratis sesuai di tiap wilayah.
"Seharusnya misal di tiap RW ada tiga (titik JakWiFi), kita tetap pertahankan ada akses poin internet di masing masing RW, minimal satu," ucapnya.
Ia mengakui, masyarakat masih membutuhkan program yang dibuat era eks Gubernur Anies Baswedan ini.
Karena itu, pihaknya tetap menjalankan program JakWiFi ini untuk satu tahun ke depan.
"Artinya gini, bukan dihapus, nggak mungkin dihapus. Pemberian WiFi gratis ke warga itu kan kesetaraan bagi masyarakat," katanya.
Sebelumnya, mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati menyebut, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mematikan layanan jaringan internet gratis atau JakWiFi di sejumlah lokasi. Program tersebut dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
Hal tersebut disampaikan Tatak melalui akun media sosial twitter miliknya @tatakujiyati.
Tatak membagikan gambar yang menunjukan narasi masyarakat diminta membeli kuota internet karena layanan JakWiFi sudah diputus.
"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," ujar Tatak dalam cuitannya, Senin (2/12/2022).
Tatak menduga pemutusan JakWiFi ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Anies selaku pembuat program ini.
Ia menyayangkannya karena JakWiFi disebutnya bermanfaat bagi masyarakat.
"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," tuturnya.
Ia pun menyebut peniadaan program ini karena Pemprov DKI dan DPRD DKI setelah Anies lengser memotong anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
"Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," katanya. [suara]
