[PORTAL-ISLAM.ID] Masyarakat sipil menilai DPR loyo dalam mengawasi pemerintahan Joko Widodo. DPR dianggap tak lagi menjalankan prinsip checks and balances antar-lembaga negara. Sebaliknya, DPR kerap mendukung kebijakan pemerintah yang bermasalah.
DPR dinilai tidak lagi menjalankan prinsip checks and balances atau saling mengontrol antar-lembaga negara. Pembahasan rancangan undang-undang juga minim partisipasi publik.
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam setahun belakangan dinilai melempem dalam mengawasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menganggap Dewan tidak lagi memiliki prinsip checks and balances atau saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antar-lembaga negara.
Sebaliknya, DPR seakan-akan menjadi pendengung (baca: buzzer) atas berbagai kebijakan pemerintah yang bermasalah.
Demikian ringkasan headline Koran Tempo edisi 7 Januari 2023 dengan judul "LOYO FUNGSI KONTROL DPR".
Cuma netizen iseng cover Koran Tempo dengan judul di atas huruf "R" nya ditutupi dengan boneka.... JADINYA BENER-BENER IMPOTEN π
impotentππ
— Rayi Alfian (@RayiAlfian) January 10, 2023
yg Skrg dahhh #IMPOTEN !!!
— File123 (@treds789) January 10, 2023
Gak usah diharap lg ..
Tunggu hasil Pemilu 2024 aja ...
π€ͺ