Respons Presiden Jokowi terkait kericuhan di smelter PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, menunjukkan watak asli pemerintah yang lebih mementingkan investasi, ketimbang rakyatnya.
Ki Bagus Hadi Kusuma, Kepala Simpul dan Jaringan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) mengaku tidak heran dengan pernyataan Presiden Jokowi merespons kisruh pekerja di smelter milik GNI di Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Meski isinya mengecewakan karena lebih pro investasi ketimbang nasib rakyat kecil, pekerja lokal GNI. Padahal, 2 pekerja lokal dan 1 pekerja asing (China) meninggal dalam peristiwa itu.
“Respons Jokowi sebatas menginstruksikan Kapolri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan. Seolah menutup mata atas persoalan yang melatarbelakangi bentrokan itu,” papar Ki Bagus kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Akar permasalah kericuhan di smelter yang merupakan investasi China itu, kata Ki Bagus, bukan sekedar ketidakadilan atau diskriminasi antara pekerja lokal dengan pekerja asing.
“Namun, akumulasi dari rentetan kebijakan dan regulasi pemerintah yang, selain hanya mementingkan pelaku industri, juga cenderung abai dengan segudang kejahatan korporasi atas buruh, masyarakat terdampak, dan lingkungan,” terangnya.
Asal tahu saja, PT GNI merupakan perusahaan China yang membangun pabrik smelter nikel di Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulteng. Meski berlokasi di Morowali Utara, peresmian dilakukan di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara oleh Presiden Jokowi, bersama para menteri dan kepala daerah pada 27 Desember 2021.
“Saat peresmian itu, salah satu hal yang ditekankan Jokowi kepada gubernur dan bupati setempat, agar menjaga iklim investasi tetap kondusif. Sehingga terjadi serapan tenaga kerja, devisa dan pajak,” ungkapnya.
Sehingga, kata Ki Bagus, bukan hal yang mengejutkan ketika pasca bentrokan, Jokowi bukannya fokus untuk mencari akar permasalahan.
“Hal itu seolah menunjukkan watak pemerintah dan model penegakan hukum aparat kepolisian yang lebih penting melindungi investasi, dari pada keselamatan rakyat dan lingkungan, serta kesejahteraan buruh itu sendiri,” imbuhnya.
Sebelum pecahnya kericuhan yang menewaskan 3 pekerja pada Sabtu (14/1/2023), kata Ki Bagus, Jatam menemukan sejumlah indikasi kejahatan lingkungan dan kemanusiaan dilakukan PT GNI. Pada 2018, GNI membendung Sungai Lampi demi pembangunan PLTU batu bara dan smelter.
“Tanpa ada proses konsultasi dan pembebasan lahan. Lahan-lahan produktif warga diklaim sepihak oleh perusahaan. Mereka melarang warga untuk mengelola lahan-lahan itu,” kata Ki Bagus.
Akibatnya, lanjut Ki Bagus, lahan seluas 300 hektare di lokasi transmigrasi dan dua dusun, tergenang air. Yang berdampak terhadap perekonomian ribuan warga.
“Operasi PLTU batubara dan pabrik smelter, serta arogansi PT GNI yang menggunakan jalan umum dalam operasionalnya, juga memicu terganggunya kesehatan warga. Banyak warga terkena ISPA,” imbuhnya.
Operasinal GNI di teluk Tokonaka sebagai tempat sandar dan bongkar muat kapal besar dan tongkang batu bara, lanjutnya, menimbulkan pencemaran. Sisa bongkar muat batu bara dibuang ke laut yang berakibat pencemaran. Ujung-ujungnya menggangu mata pencarian nelayan.
“Tak hanya itu, ratusan keramba ikan milik nelayan ditabrak kapal dan tongkang GNI,” tegasnya.
Dalam sebulan, kapal dengan kapasitas rata-rata 55 ribu MT, lanjutnya, bisa 7-8 kali lalu-lalang di perairan tersebut. Jumlahnya terus meningkat seiring dengan optimalisasi produksi GNI.
Meski Jatam menyebut GNI banyak dosa, namun Presiden Jokowi bergeming. Pada Senin (16/1/2023), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi telah mendapatkan laporan mengenai kerusuhan yang terjadi di kawasan smelter GNI.
Selanjutnya, Jokowi memerintahkan agar pelaku di balik terjadinya kerusuhan itu ditindak tegas. Perintah langsung itu disampaikan Jokowi kepada Jenderal Listyo.
“Yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindaktegas pelaku tindak pidana atau pengrusakan dan pelaku pelanggar hukum, mengungkap seterang-terangnya,” kata Listyo.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta kepada Listyo untuk mengerahkan personel keamanan di kawasan industri smelter tersebut.
Jokowi ingin agar industri di sana bisa berjalan tanpa ada gangguan seperti kerusuhan yang menyebabkan 3 orang tewas.
(Sumber: Inilah)
