Namun, posisi cadangan devisa (cadev) justru tidak bergerak jauh di kisaran US$ 130-140 miliar pada rentang 31 bulan tersebut. Pada akhir 2022, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$137,2 miliar atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2022 sebesar US$ 134,0 miliar.
Kenaikan cadev ini sayangnya bukan berasal dari ekspor. BI mengungkapkan peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman pemerintah.
Hal ini semakin membuktikan belum adanya pengaruh signifikan dari sanksi bagi eksportir sumber daya alam untuk patuh melaporkan dan memarkir dolarnya di Tanah Air. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim telah memberikan denda kepada 216 eksportir yang tidak mematuhi aturan DHE. Adapun, total denda tersebut mencapai Rp 53 miliar.
Namun dari total tersebut yang masuk baru mencapai Rp 4,5 miliar dari hasil jatuh tempo denda. Miris bukan?
Eksportir sendiri mengaku bahwa mereka enggan menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Indonesia karena sistem perbankan di Tanah Air yang belum mumpuni.
"Jadi ini karena pasarnya kita masih kurang mendukung untuk berkembangnya instrumen-instrumen US dolar itu, jadi eksportir ya tetap larinya ke luar walaupun masuknya sih ke sini mungkin satu dua hari, diam, tapi kalau belum dipakai ya keluar lagi," ujar Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (6/1/2023).
Dia menilai, kelangkaan instrumen dolar AS di pasar keuangan Indonesia terjadi karena kondisi pasar yang sangat sempit sehingga menyulitkan perputaran dolar, akibatnya hal ini berimbas pada sedikitnya persediaan dolar di pasar keuangan.
Maka dengan kondisi pasar keuangan luar negeri yang lebih solid dan persediaan dolarnya lebih banyak, ia menilai wajar saja jika pengusaha cenderung lebih suka memarkirkan dolar mereka di sana. "Hari ini memang pasar US Dollar sempit sekali dan sedikit sekali ya," curhatnya.
Alasan kedua lanjut Benny, terkait persyaratan dalam pembiayaan dengan dolar. Ia menilai, terdapat syarat-syarat rumit yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan sehingga membuat eksportir kesulitan mendapatkan dolar AS.
"Artinya kalau kita mau impor bahan baku atau mesin itukan kita butuh dolar ya, jadi kalau kita mencari pembiayaan di Dolar pun juga tidak mudah dan syaratnya cukup sangat rumit," tambahnya.
Oleh karena itu, ia berharap Indonesia dapat memberlakukan pilihan instrumen keuangan lainnya dalam transaksi perdagangan. Menurutnya, pemerintah dapat belajar dari Hongkong yang telah membolehkan penggunaan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan untuk membeli bahan baku ke luar negeri. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia masih menggunakan jaminan fisik dalam bertransaksi.
"Nah kalau pasarnya itu bisa memberikan satu hal yang lebih gampang, lebih mudah, harus benchmarking dengan di luar artinya sampai hari ini itu kan tidak ada back to back LC ya," ujarnya.
"Saya kebetulan punya perusahaan di Hongkong, kalau saya menerima order dari satu negara yang lain, saya bisa menjaminkan LC itu jadi jaminan sehingga saya bisa memakai LC untuk membeli bahan baku. Sementara di dalam negeri kita belum mungkin hal itu, tetap jaminannya seperti jaminan fisik, kayak pegadaian aja," pungkasnya.
Patut diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, bank-bank Singapura bersaing ketat dalam menarik dana nasabah. Tiga bank besar mereka DBS, OCBC Bank, dan UOB bahkan sangat agresif dalam menaikkan bunga simpanan, termasuk deposito berdenominasi dolar AS.
Alasan kedua lanjut Benny, terkait persyaratan dalam pembiayaan dengan dolar. Ia menilai, terdapat syarat-syarat rumit yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan sehingga membuat eksportir kesulitan mendapatkan dolar AS.
"Artinya kalau kita mau impor bahan baku atau mesin itukan kita butuh dolar ya, jadi kalau kita mencari pembiayaan di Dolar pun juga tidak mudah dan syaratnya cukup sangat rumit," tambahnya.
Oleh karena itu, ia berharap Indonesia dapat memberlakukan pilihan instrumen keuangan lainnya dalam transaksi perdagangan. Menurutnya, pemerintah dapat belajar dari Hongkong yang telah membolehkan penggunaan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan untuk membeli bahan baku ke luar negeri. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia masih menggunakan jaminan fisik dalam bertransaksi.
"Nah kalau pasarnya itu bisa memberikan satu hal yang lebih gampang, lebih mudah, harus benchmarking dengan di luar artinya sampai hari ini itu kan tidak ada back to back LC ya," ujarnya.
"Saya kebetulan punya perusahaan di Hongkong, kalau saya menerima order dari satu negara yang lain, saya bisa menjaminkan LC itu jadi jaminan sehingga saya bisa memakai LC untuk membeli bahan baku. Sementara di dalam negeri kita belum mungkin hal itu, tetap jaminannya seperti jaminan fisik, kayak pegadaian aja," pungkasnya.
Patut diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, bank-bank Singapura bersaing ketat dalam menarik dana nasabah. Tiga bank besar mereka DBS, OCBC Bank, dan UOB bahkan sangat agresif dalam menaikkan bunga simpanan, termasuk deposito berdenominasi dolar AS.
Dilansir dari Channel News Asia, perang bunga pun kini tengah terjadi di industri perbankan Singapura. Perang bunga simpanan di Singapura merupakan langkah industri perbankan untuk menarik lebih banyak nasabah di tengah kebijakan moneter bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) yang sangat agresif.
Dengan memiliki lebih banyak simpanan maka perbankan diharapkan bisa menekan bunga pinjaman kepada calon peminjam.
Langkah sangat agresif baru saja dilakukan UOB. Pada awal Desember 2022, bank terbesar ketiga di Singapura tersebut menaikkan bunga simpanan UOB One Account dari 3,6% menjadi 7,8% per tahun. Tingkat bunga tersebut adalah yang tertinggi sejak jenis simpanan tersebut dikenalkan pada tujuh tahun lalu.
UOB juga menawarkan bunga tinggi untuk deposito dolar AS. Untuk tenor 1-12 bulan, bunga nya menyentuh 3,8 - 4,66%. Bandingkan dengan bunga deposito dolar AS di BCA yang ada di kisaran 0,75-1,75%
Sebelum UOB, DBS dan OCBC juga berlomba-lomba menaikkan bunga simpanan agar menarik lebih banyak nasabah, termasuk eksportir Indonesia.
Bunga deposito dolar AS tenor 1-12 bulan di OCBC kini ada di 3,63- 4,55% sementara di DBS di 3,87 - 4,72%. Kisaran bunga tersebut berselisih hampir 2% dibandingkan tingkat bunga penjaminan valas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 1 bulan yang di angka 1,75%, berlaku untuk periode 9 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023.
Sebagai catatan, pada tahun 2021, produk domestik bruto (PDB) industri keuangan dan asuransi di Singapura berjumlah sekitar S$ 73,75 miliar atau sekitar Rp 1.150 triliun. Capaian ini termasuk kontribusi perbankan dan pembiayaan.
Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, R. Fadjar Donny Tjahjadi membenarkan hal ini. Dari hasil pemantauan Bea dan Cukai, eksportir Indonesia lebih memilih menaruh dolar hasil ekspornya ke negara lain, seperti Singapura.
"Memang kalau kita perhatikan dalam fenomena terakhir tidak bisa dipungkiri ada pendapatan dari hasil ekspor yang disimpan di bank-bank Singapura yang kita lihat di tengah fenomen penguatan dolar Amerika," kata Fajar seperti dikutip dari acara Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (19/12/2022).
Menurut Fajar, kecenderungan eksportir menempatkan dolarnya di bank-bank Singapura ketimbang perbankan dalam negeri karena tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Mereka menawarkan tingkat bunga hingga 3-4%
"Kalau kita perhatikan sepertinya di Bank Singapura ini menawarkan rate yang lebih tinggi, lebih dari 3-4% setahun untuk dolar AS yang biasanya ditempatkan di deposito berjangka," ujar dia.
Sementara itu, tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan bank-bank di Indonesia menurutnya rata-rata hanya dikisaran 1,25-1,75% saja dalam satu tahun. Akibatnya selisih suku bunga ini yang membuat para eksportir dalam negeri tak tertarik menempatkan dolarnya di dalam negeri.
"Sehingga karena daya tarik keuntungan untuk menyimpan atau menabung di perbankan luar negeri memang lebih besar sehingga kecenderungannya eksportir tidak mau menaruh uang di Indonesia," tuturnya. [cnbcindonesia]
