GERAKAN BAWAH TANAH
(Kepala) Desa Mengepung Kota
By: Budi Saks
Gerakan Bawah Tanah, ungkapan ini awalnya bagi gerakan perlawanan bawah tanah melawan kekuatan rezim yang kuat lagi dzalim. Biasanya label ini disematkan pada gerakan-gerakan mahasiswa yang tak terdeteksi. Tapi kali ini bukan itu maksudnya.
Belum lama juga Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada gerakan bawah tanah di internal kepolisian dan kroni kroninya untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Tapi bukan hal ini juga yang akan dibahas kali ini.
Aksi demo ribuan kepala desa ke gedung DPR beberapa hari lalu meminta perpanjangan masa jabatan yang lalu berselang berapa hari kemudian disusul oleh aksi perangkat desa menuntut hal yang sama agaknya merupakan suatu wujud permukaan dari agenda tersembunyi dibawah tanah yang digerakan oleh suatu kelompok/faksi tertentu.
Siapakah yang menggerakan para kades, lurah dan perangkat desa tersebut termasuk mendanai sejak penggalangan issuenya hingga aksi di lapangan?
Dan apakah issue ini berkaitan dengan issue perpanjangan masa jabatan presiden?
Yang jelas APDESI sebagai organisasi perkumpulan perangkat desa se-Indonesia adalah wadah yang menaungi mereka yang beraksi kemarin itu dan mereka semua secara struktural ada dibawah kementriam dalam negeri dimana jabatan mendagri saat ini dijabat oleh Tito Karnavian.
Terkhusus untuk lurah rata rata mereka adalah alumni STPDN. Kampus warisan orde baru yang sering berkasus itu yang sudah beberapa kali diusulkan untuk dibubarkan akibat seringnya terjadi kasus kekerasan baik yang terungkap maupun yang tidak. Mereka memiliki organisasi alumni dan sub organisasinya yang bisa memobilisir anggota anggotanya untuk menjalankan suatu agenda.
Juga Parade Nusantara (persatuan rakyat desa nusantara) suatu organisasi binaan pemerintah yang menaungi aparatur desa termasuk mantan pejabat desa yang saat ini ketua dewan pembinanya dijabat oleh Budiman Sudjatmiko.
Harus dipahami bahwa walau para politisi dan partai menolak wacana presiden tiga periode namun bagaimanapun juga oligarchy (dalam hal ini 10 naga) sebagai representasi kepentingan Beijing wajib memastikan keberlangsungan investasinya yang sebagian belum optimal atau terancam mangkrak apabila ternyata presiden RI yang baru dan orang orang dibelakangnya punya visi kuat yang berbeda dengan boneka mereka saat ini.
Meminjam istilah Karl Marx bahwa "organisasi adalah alat" maka para konseptor, pejabat dan pemain dilapangan kali ini nampak terbaca telah berhasil memanfaatkan organ organ massa diatas untuk memaksakan wacana dan situasi jabatan presiden tiga periode tetap berjalan dan siap dilaksanakan secara paksa sekalipun.
Jadi bila dulu kaum komunis tradisionil punya jargon strategis "desa mengepung kota" maka nampaknya saat ini para perangkat dan kepala desa (yang didalam ajaran komunis tradisionil termasuk tujuh setan desa yang harus dibantai) malah sedang menerapkan strategi yang sama dengan memberikan tekanan pada kota (pemerintah pusat) untuk step by step memaksakan agenda terselubungnya.
Jadi ini bukan sekedar perkara keserakahan jabatan semata, namun lebih dari itu merupakan awal dari rangkaian rencana jangka panjang yang rapi, masif, terstruktur dan terorganisasi.
Begitulah setidaknya yang saya baca sejauh pengalaman sebagai mantan analis di salah satu lembaga pemerintah.
27-01-2023
(sumber: fb penulis)
