Setelah Pengadilan Tinggi Uttarakhand memerintahkan penggusuran lebih dari 4.000 rumah di daerah berpenduduk mayoritas Muslim, ratusan warga pada Rabu (28/12/2022) turun ke jalan untuk memprotes keputusan tersebut.
Dilansir Two Cronicles (31/12), Pengadilan Tinggi memerintahkan otoritas setempat untuk mengusir “penghuni yang tidak sah” dari tanah kereta api yang berdekatan dengan Stasiun Kereta Api Haldwani, yang dikenal sebagai Gaffur Basti.
Perintah pengadilan memberi waktu sepekan bagi warga Gaffur Basti untuk mengosongkan rumah.
Dalam perintahnya, pengadilan telah memerintahkan penghancuran 4.365 bangunan, yang dituduh telah mengambil lahan rel kereta api seluas 78 hektar.
Untuk pengamanan proyek yang menghabiskan dana 23 crores ini, pemerintah setempat mengerahkan 7.000 petugas polisi dan 15 kelompok paramiliter.
Akibat keputusan itu, ribuan orang termasuk wanita dan anak-anak turun ke jalan di kota untuk melakukan protes terhadap perintah pengadilan yang menurut mereka tidak adil.
Para pengunjuk rasa mengatakan pengambilalihan lahan itu akan membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan membahayakan masa depan anak-anak sekolah mereka.
Beberapa partai politik kemudian memberikan dukungan pada para pengunjuk rasa. Kongres MLA dari Haldwani, Sumit Hridayesh, penanggung jawab Partai Samajwadi Abdul Matin Siddiqui, dan sekretaris jenderal Shoeb Ahmad mendukung para pengunjuk rasa.
Sekjen Jamiat Ulama-i-Hind pun juga tiba di lokasi demonstrasi dan memberikan dukungan kepada para pengunjuk rasa.
Nayyar Kazmi, Presiden Negara Bagian All India Majlis-e-Etihad ul Muslimeen, Uttarakhand (AIMIM), menulis kepada Kepala Menteri negara bagian, Pushkar Singh Dhami, bahwa lebih dari 4.500 keluarga telah tinggal di sini selama lebih dari tujuh puluh delapan dekade. Mereka disana memiliki sambungan listrik resmi dari pemerintah, membayar pajak rumah, dan memiliki fasilitas resmi lain yang terhubung ke pemerintah.
“Untuk menyelamatkan ribuan keluarga dari kehancuran oleh keputusan sepihak ini, pemerintah juga harus membawa pihak keluarga yang dirugikan ini ke Pengadilan Tinggi, sehingga mereka dapat diselamatkan dari kehilangan tempat tinggal,” katanya dalam surat tersebut.
Dalam sebuah postingan di Facebook, Umair Siddiqui mengatakan sekitar 50.000 orang akan kehilangan tempat tinggal.
“Di Haldwani, ribuan keluarga dihancurkan atas nama menghilangkan perambahan di lahan rel kereta api. 50.000 orang akan kehilangan tempat tinggal,” katanya.
Sementara itu, seorang pemimpin Kongres terkenal dari Delhi, Advokat Aarfa Khanam, menuduh pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) di negara bagian tersebut mengincar kawasan tersebut karena sebagian besar penduduknya beragama Islam.
Khanam berkata bahwa mereka menghormati peradilan, “tetapi keadilan macam apa ini sehingga Anda membuat lima puluh ribu orang kehilangan tempat tinggal tetapi Anda tidak membuat pengaturan apa pun untuk rehabilitasi mereka.”
(arrahmah)
