Pandangan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKAP) DPR RI, Fadli Zon soal tragedi Kanjuruhan berbanding terbalik pernyataan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Yang mana, pada saat di Surabaya, Mahfud MD menegaskan tidak ada unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus kerusuhan Kanjuruhan.
"Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, kasus kerusuhan Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat," katanya pada Selasa (27/12).
Menurut Mahfud, soal tragedi Kanjuruhan mungkin ada pelanggaran HAM biasa, namun dia belum dapat memastikan karena proses penyelidikannya masih berjalan.
"Mungkin pelanggaran HAM biasa, sekarang proses penyelidikannnya sedang berjalan," ujarnya.
Merespon hal tersebut, Fadli Zon menilai, banyaknya nyawa yang melayang atas satu peristiwa tersebut tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM biasa.
"Menurut saya dari ratusan orang meninggal dari satu peristiwa, menurut saya jelas itu pelanggaran HAM dan saya kira bagi keluarga korban pasti menginginkan ada keadilan, selain ada penjelasan-penjelasan," ungkapnya kepada wartawan di Cibinong Bogor.
Fadli menyebut, untuk permasalahan ini, perlu diambil langkah yang benar. "Jangan sampai ada lobi-lobi dan sebagainya (sehingga) dianggap ini bukan suatu pelanggaran HAM yang serius," ujarnya.
Menurut Fadli, persoalan Kanjuruhan ini adalah suatu hal yang serius, karena jumlah korban meninggal dunia mencapai ratusan jiwa.
"Karena korban di Kanjuruhan itu besar, menjadi perhatian di internasional dan satu korban kehilangan nyawanya dalam satu pertandingan sepakbola itu sudah besar apalagi ini 137 orang," tegasnya.
Maka dari itu, Fadli mengaku bingung, jika tragedi Kanjuruhan disebut bukan suatu hal yang serius.
"Saya belum lihat hasil komnas HAMnya, tapi kalo misalnya itu dianggap bukan sesuatu yang sangat serius, apalagi dong? Justru seharusnya komnas HAM yang harus menggali ini, penyebabnya, pelakunya, sehingga sampai jatuh korban untuk peristiwa yang seharusnya semua orang enjoy, happy dengan sepakbola," paparnya.
Politisi Gerindra ini pun meminta pengevaluasian keputusan yang diambil pemerintah soal peristiwa di Malang beberapa waktu lalu ini.
"Harus dievaluasi lah, karena ini bukan pertama kali keputusan yang dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat," pungkasnya. [poskota]
