"Tokai Semua"
Oleh: Ibhas Kiswotomo
Sebenarnya aku itu sudah males atau lebih tepatnya pesimis ngritik kebijakan Lembaga atau Departemen apapun. Karena saya yakin pernyataan mereka pasti atas titah pusat. Lebih-lebih ngritik DPR, malah bikin kita kesal. Mereka semua itu pembantu kita, tapi malah nglunjak. Kan asubanget.
Seperti halnya dulu masalah Anies dengan gelaran E-Formulanya. Konon KPK atau lewat Firli Bahuri ngotot ingin menjadikan Anies tersangka. Dengan segala cara Firly menempuhnya. Setelah mendapat respont dari masyarakat sampai ke pengamat bahwa manuver Firli itu adalah akal-akalan, dia dengan entengnya mengatakan, "Terbukti atau tidaknya Anies, itu bisa dibuktikan lewat pengadilan".
Artinya apa? Anies dijadikan tersangka dulu, baru disidang dipengadilan. Dan tentu bila hal itu terjadi, otomatis akan memakan waktu yang sangat lama. Terlepas terbukti korupsi atau tidak, publik tentu sudah paham, ini semua ada kaitannya agar Anies gagal nyapres.
Nah sekarang yang bikin Rakyat semakin terbungkam suaranya, adalah diterbitkannya RKUHP. Bukan saja hanya terbungkam, tapi rentan mengantarkan kita ke penjara atau dengan denda uang bila mengkritik pejabat apapun.
Konon dari seluruh anggota DPR yang berjumlah lebih dari 500, tapi UU tersebut di Sah kan hanya oleh 11 perwakilan yang hadir. Dan najisnya lagi mereka bilang, "Bila keberatan atas UU tersebut, boleh mengajukan banding ke MK".
Bukan karena kita pesimis dengan MK yang kebetulan Ketuanya adalah ipar dari Jokowi, tapi kedunguannya perumus-perumus RKUHP ini seperti menciptakan sebuah barang untuk dijadikan kelinci percobaan. Padahal UU ini boleh dibilang sangat vital bagi sebuah negara. Karena ini berkaitan dengan Demokrasi juga Hak Asasi. Dimana nadi rakyat di sebuah negara yang berunsur kemakmuran, kebebasan, hak asasi, dan berpolitik yang sehat ada didalam Undang-Undang tersebut.
Itulah kenapa saya ada rasa pesimis bukan saja hanya dengan system politiknya, tapi juga dengan gaya kepemimpinan Jokowi dan pembantu-pembantunya sangat asal-asalan.
Ditambah lagi ada wacana 3 periode atau pemilu diundur.
Tapi untuk hal ini saya berani mengatakan, bahwa pejabat siapapun, ketua partai apapun, yang mendukung atau menyuarakan 3 periode, mereka adalah Badjingan2 BangshadBangsa.
(fb)
