Keputusan Imarah Islam menangguhkan pendidikan tinggi bagi perempuan ini memicu reaksi luas di dalam dan luar negeri.
“Sesuai keputusan kabinet, kalian semua diinstruksikan untuk segera melaksanakan perintah penghentian pendidikan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” kata surat yang dikeluarkan untuk semua universitas negeri dan swasta, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Neda Mohammad Nadeem, Selasa (18/12/2022). “Pastikan perintah itu dijalankan,” imbuhnya.
Otoritas pemerintah, dikutip media lokal khama.com, menegaskan bahwa mereka akan memberikan hak-hak perempuan menurut hukum Syariah, bukan yang didefinisikan dunia Barat. Mereka sedang bekerja untuk merumuskan kurikulum dan seragam sekolah perempuan.
Surat penangguhan yang dikeluarkan pemerintah Afghanistan:
Juru bicara kementerian pendidikan Taliban, Ziaullah Hashimi, yang men-tweet surat itu, mengkonfirmasi perintah tersebut dalam pesan teks ke Agence France-Presse (AFP).
Alasan Taliban karena Instruksi Aturan Pakaian Tidak Ditaati
Taliban melarang perempuan melanjutkan kuliah di Universitas Afghanistan. Alasannya, menurut Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Neda Mohammad Nadeem, para siswa perempuan tidak mengikuti instruksi termasuk aturan berpakaian yang pantas.
Larangan itu diumumkan awal pekan ini yang banyak dikecam dunia internasional.
Negara-negara yang tergabung dalam G7 juga menyatakan bahwa larangan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun Menteri Nadeem bersikeras bahwa siswa perempuan telah mengabaikan instruksi Islam, termasuk soal berpakaian ketika bepergian.
"Sayangnya setelah lewat 14 bulan, instruksi Kementerian Pendidikan Tinggi Imarah Islam tentang pendidikan perempuan tidak dilaksanakan," kata Nadeem dalam sebuah wawancara di televisi pemerintah.
"Mereka berpakaian seperti akan pergi ke pesta pernikahan. Gadis-gadis yang datang ke universitas dari rumah juga tidak mengikuti instruksi tentang hijab."
Nadeem juga mengatakan beberapa mata pelajaran sains tidak cocok untuk wanita. “Teknik, pertanian dan beberapa mata kuliah lainnya tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan mahasiswi dan juga budaya Afghanistan,” katanya.
Larangan perempuan berkuliah di universitas diterbitkan kurang dari tiga bulan setelah ribuan mahasiswi diizinkan mengikuti ujian masuk universitas.
AS mengutuk keputusan itu.
"Taliban harus menyadari bahwa keputusan ini, yang bertentangan dengan komitmen yang telah mereka buat berulang kali dan secara terbuka kepada rakyatnya, akan menimbulkan kerugian nyata bagi mereka," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada wartawan di Washington.
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan kekhawatirannya perihal keputusan Taliban itu, menurut sebuah pernyataan yang disampaikan juru bicaranya.
Human Rights Watch menyebut langkah itu sebagai “memalukan” dan hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Taliban tidak menghormati hak-hak fundamental rakyat Afghanistan, khususnya kaum perempuan.(*)
