“Oligarki taipan bertahan di kekuasaan melalui berbagai cara di antaranya, Pilpres tetap dilaksanakan 2024 dengan pengulangan dilakukannya kecurangan-kecurangan,” kata pemerhati sosial dan politik Sholihin MS kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (13/12/2022).
Kata Sholihin, pada 2024 rezim akan kesulitan membuat kecurangan mengingat perbedaan perolehan suara pasti akan sangat signifikan, apalagi kalau capresnya ada 3 calon. “Adanya pesimisme dari rezim topangan oligarki kalau capres boneka mereka akan kalah di tahun 2024, mereka sedang mencoba menghindari berlangsungnya Pemilu 2024,” jelasnya.
Untuk mempertahankan kekuasan, oligarki taipan melakukan penundaan Pemilu. “Ini langkah inkonstituaional harus dilawan. Jika ini terjadi, walau sehari, semua elemen baik TNI, POLRI, seluruh rakyat harus “mengusir” Jokowi dari istana,” paparnya.
Penundaan Pemilu 2024 bukan perkara yang mudah, selain bertentangan dengan konstitusi juga tidak bisa dilaksanakan ketika negara dalam keadaan aman dan rakyat sedang dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu rezim akan merekayasa negara dalam keadaan chaos ada ancaman serius terhadap keamanan negara. Tapi cuma rekayasa harus ditentang.
Apa yang disampaikan oleh Bambang Soesatyo arahnya penundaan pemilu 2024. Mungkin rezim sebentar lagi akan membuat seolah-olah negara dalam keadaan krisis pangan, biar ada alasan untuk Menunda Pemilu.
Skenario selanjutnya, dikeluarkan dekrit prrsiden untuk membolehkan perpanjangan kekuasaan.Dekrit Presiden hanya bisa dilakukan ketika negara dalam keadaan genting dan sangat terancam. Jika dekrit dikeluarkan tanpa alasan yang dibenarkan, Presiden bisa diturunkan paksa oleh MPR atau oleh rakyat karena melanggar konstitusi. Dalam kondisi di mana MPR sudah menjadi bagian oligarki, maka hanya kekuatan TNI-POLRI dan rakyatlah yang bisa menghentikan cengkeraman oligarki
“Begitu rapihnya rencana para oligarki untuk terus menguasai Indonesia. Jika kita lengah maka Indonesia akan tetap dikuasai oligarki,” pungkasnya.
