Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik–terletak di tengah hutan hujan yang luas dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi.
Setidaknya, itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah. Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah dari mana pemerintah akan menemukan US$34 miliar atau Rp530,95 triliun mengacu pada nilai tukar Rp15.616 per dolar AS untuk membangun ibu kota baru dari nol.
Dengan hanya 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhirnya, Presiden Joko Widodo masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek. Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang terancam tenggelam, dan memperkuat warisan alias legasi Jokowi sendiri.
Menjadi tuan rumah KTT Kelompok 20 tahun ini hanyalah kesempatan terbaru bagi presiden untuk mengajukan proyek ambisius tersebut.
Namun sayang disayang, lebih dari tiga tahun setelah Nusantara pertama kali diumumkan, tidak ada satu pun pihak asing–yang didukung negara atau swasta–yang telah menandatangani kontrak yang mengikat untuk mendanai proyek tersebut.
Demikian mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Sementara beberapa calon investor telah menandatangani letter of intent, kata orang-orang, tapi tidak ada komitmen tegas untuk angka investasi yang sebenarnya.
Jokowi bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut, tetapi situasi membuatnya tidak sabar dan khawatir, kata orang yang menolak disebutkan namanya saat berdiskusi secara pribadi dengan Bloomberg yang dikutip The Japan Times.
Saat dimintai komentar, juru bicara presiden merujuk pada pidato pada 2 Desember, di mana Jokowi mengatakan, minat berinvestasi di kawasan inti ibu kota baru mengalami oversubscribed alias kelebihan permintaan hingga 25 kali lipat. Namun, pidato tersebut tidak menentukan apakah kontrak yang mengikat telah diteken.
Indonesia membutuhkan cara untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Tapi tanpa investasi yang signifikan, visi presiden akan berantakan.
“Investor asing sangat berhati-hati karena proyek ini masih dalam tahap awal,” kata Dedi Dinarto, analis utama di firma penasehat bisnis strategis Global Counsel.
Penundaan bertahun-tahun karena pandemi COVID-19 telah membuat calon pendukung ragu-ragu untuk berkomitmen pada proyek ambisius seorang presiden yang akan berhenti dari jabatannya jauh sebelum kota baru dapat diselesaikan.
Sebagian besar pekerjaan pembangunan awal berfokus pada tahap awal seperti jalan dan jembatan, tambah Dinarto, dan “investor mungkin masih ragu tentang bagaimana mereka dapat memperoleh keuntungan dari berinvestasi pada infrastruktur dasar semacam itu.”
Sekalipun konstruksi berjalan lancar, imbalan apa pun bagi investor setidaknya akan datang sangat lama.
“Banyak negara sedang menghadapi resesi atau sudah dalam resesi karena perlambatan ekonomi global,” kata David Sumual, kepala ekonom PT Bank Central Asia.
Selama beberapa tahun ke depan, dia menunjukkan, bahkan negara-negara terkaya pun cenderung “memprioritaskan agenda domestik mereka sendiri.”
Indonesia juga harus melawan reputasinya yang telah lama berdiri sebagai negara yang kurang berprestasi di bidang ekonomi. Meskipun pasokan batu bara, logam, kelapa sawit, dan karet berlimpah, tingkat pertumbuhan negara Asia Tenggara ini — rata-rata 4,3% selama dekade terakhir.
Itu masih tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.
Korupsi, kronisme, dan birokrasi yang lamban semuanya disalahkan atas kegagalan berulang negara untuk memenuhi targetnya yang tinggi.
Presiden Indonesia telah memerintahkan kabinetnya untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang ada pada 2024, dan memprioritaskan izin untuk upaya penting yang strategis seperti IKN Nusantara.
Namun, para kritikus khawatir ibu kota baru menghadapi nasib yang sama dengan proyek Mass Rapid Transit, yang menghadapi penundaan hampir 30 tahun karena masalah pembebasan lahan dan kendala pendanaan.
Deretan masalah serupa berarti proyek pembangkit listrik tenaga air yang besar di hutan Kalimantan, yang diluncurkan delapan tahun lalu, belum terlihat satu bendungan pun dibangun.
Sementara pemerintah selalu merencanakan untuk membayar sendiri tahap pertama dari lima tahap konstruksi IKN Nusantara. Sumber daya negara telah terkuras oleh biaya berkelanjutan seperti pendidikan dan perjuangan melawan kenaikan inflasi. Pendanaan untuk sisanya, tetap sulit dipahami untuk sementara ini.
(Sumber: Inilah)
