Bupati Meranti mempertanyakan dana bagi hasil (DBH) dari eksploitasi tambang minyak di wilayahnya.
Hal ini disampaikannya saat Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Sabtu (10/12/2022).
Ia mengaku tak keberatan tak mendapatkan DBH dari pemerintah pusat asal sumber daya mereka tak dihisap oleh pemerintah pusat.
"Jangan diambil lagi minyak di Meranitu itu! Nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan, dari pada uang kami dihisap sama pusat," katanya.
"Karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja mau diambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa," ungkapnya.
Bupati Meranti kesal karena meski sumber daya Kabupaten Meranti diambil namun pemerintah pusat seolah tak menjadikan daerah tersebut sebagai prioritas.
"Kami daerah miskin, daerah esktrem, jadi daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana? Harusnya kami ini yang menjadi prioritas," tegasnya.
"Jokowi 2024 wajib nol persen, Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya," ucapnya.
Saking kesalnya, Bupati Meranti sampai mengungkap agar Kabupaten Meranti dilepas ke Malaysia jika Negara tak mau mengurusnya.
Bupati Meranti akhirnya walk out dari pertemuan dengan pejabat Kemenkeu.
[Video]
Daerah penghasil minyak tapi jadi kabupaten miskin karena duitnya ngga balik. Yang ngatur kementrian sultan yg katanya contoh reformasi birokrasi yg berhasil. Di mana berhasilnya sih? Berhasil pura" kerja?pic.twitter.com/WrMbudok4J
— Ardi W (@awemany) December 10, 2022
