Sebab, efesiensi dan anggaran yang KPU terima tidak mampu menyewa gudang sebagai tempat menyimpan kotak suara.
“Iya, saya pastikan akan digunakan lagi,” kata Hasyim, Senin (26/12/2022).
Menurutnya, jika KPU menggunakan kotak suara berbahan alumunium, maka benda tersebut menjadi kategori aset negara yang harus disimpan.
Sementara biaya untuk menyewa gudang bervariasi.
“Anggaran KPU untuk gudang itu tidak selalu ada. Kalau itu jadi tanggung jawab KPU, siapa yang mau membiayai pergudangan? kalau pun ada biayanya KPU pukul rata, semua daerah pasti pakai (kotak) itu juga, karena basisnya di kabupaten kota misalkan anggaran Rp 100 juta, ya Rp 100 juta semua,” tambah dia.
“Setelah proses sengketa selesai, proses pengarsipan perdokumentasian selesai, dokumen kepemiluan di tingkat TPS selesai, semua isinya kan kami elang, termasuk kotak kardusnya.
Itu lebih efisien dan hasil lelang akan kami setor ke kas penerimaan negara,” ujarnya.
Soal keamanan kotak suara, pihaknya memastikan, sudah tersegel dengan kabel ties dan adanya pengawasan ketat, sehingga surat suara tetap terjamin keutuhannya. Ia meminta publik tidak perlu memperdebatkan hal ini lagi.
“Kalau urusan jaminan keamanan kan jelas, kotaknya tersegel, semua pengawas atau pemantau ada, polisi dan teman-teman wartawan juga bisa menyaksikan di TPS-nya masing-masing,” ucap Hasyim.
Lebih dari itu, ia menyebut bahwa KPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan, dari penggunaan kotak suara kardus ini.
Penghargaan itu KPU terima karena dapat menghemat anggaran dan menambah pemasukan negara dalam pemilu 2019.
“Berdasarkan penjualan kotak yang untuk pemilu 2019 itu, KPU setor ke kas negara nonpihak. Karena itu KPU dapat penghargaan dari Kemenkeu, karena ini semua untuk efisiensi dan efektivitas,” tambahnya. [Inilah]
