Isu wacana mengenai Jokowi 3 periode tersebut muncul kembali dan digulirkan oleh para relawan atau bahkan pejabat.
Menurut Refly Harun, relawan 'Jokowi Center' tersebut secara tak langsung menyamakan jabatan presiden dengan kontrak kerja.
“Baru-baru ini Jokowi Center meminta perpanjangan masa jabatan dua tahun karena pemerintahan Jokowi dua tahun habis untuk pandemi,” jelas Refly, Rabu (21/12/22).
"Bayangkan, dia melihat masa jabatan presiden seperti kontrak kerja yang minta diperpanjang, ini demokrasi bung, enough is enough," tegas Refly.
Penyataan tersebut dan sejenisnya dinilai Refly sebagai upaya melenggangkan kekuasaan agar bisa berlanjut setelah 2024, melalui wacana yang lebih besar yaitu tiga periode.
Menurut Refly, para relawan cukup sadar dan pham bahwa menggaungkan tiga periode tersebut sama halnya dengan melanggar Undnag-Undang.
Oleh karena itu, mereka mengusahakan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jika tidak memungkinkan menggunakan perpanjangan masa jabatan, maka menurut Refly diusahakan lah presiden setelahnya adalah sosok yang bisa menjamin kelangsungan, keamanan, dan hal lain terkait kekuasaan saat ini, alias memastikan “Capres Boneka” bisa menang.
Indikasi ini menurut Refly sudah dilakukan Jokowi ketika dalam beberapa kesempatan menyelipkan sinyal dukungan ke kandidat tertentu, baik langsung menyebut nama atau dari ciri-ciri.
“Sesungguhnya istana intinya ingin sekali mempertahankan kekuasaan solah-olah kekuasaan tak boleh digilirkan ke tempat lain. Kalaupun ada pemilu 2024 harus dalam kepastian bahwa calon dari istana harus memenangkan pertarungan, ini yang kemudian buat pemerintahan ini jadi tidak elok karena seolah-olah tidak ingin diganti, padahal kekuasaan itu harus digilirkan dan alat sah menggilirkannya dengan pemilu,” jelasnya.
Sikap Jokowi di awal wacana 3 periode tersebut dinilai sudah menolak keras.
Sampai-sampai Jokowi menyebut sama dengan menampar wajahnya, namun kini mulai berubah.
Refly menyebut Jokowi di awal yang tak serius dengan wacana ini diduga mulai bergeser.
“Mungkin itu pernyataan ketika soal tiga periode itu tidak diseriusi, tetapi ketika diseriusi dan merupakan agenda oligarki terutama yang mendukung kekuasaan hari ini maka sepertinya isu yang beredar diupayakan cara bisa tiga periode tapi dianggap gimana caranya tidak melanggar UUD,” ujar Refly. [Democrazy/suara]
