Dalam keterangan tertulisnya, Acsenahumanis Respon Foundation menyatakan bantuan yang diselewengkan Herman berasal dari Emirates Red Crescent (Bulan Sabit Merah Emirat).
Bantuan itu terdiri dari 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, seribu paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, dan battery charger untuk tenda.
Menurut mereka, Herman menyelewengkan bantuan tersebut dengan mengubah bungkus dan kemudian menjualnya ke pasar.
"Bupati memotong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," demikian keterangan Acsenahumanis Respon Foundation yang diterima Senin, 26 Desember 2022.
"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," kata mereka.
KPK akan dalami laporan tersebut
KPK membenarkan adanya laporan tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan pihaknya masih harus mendalami laporan tersebut.
"Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik," kata Ali, Senin, 26 Desember 2022.
"Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut," ucap Ali.
Sebelumnya, KPK juga telah memberikan perhatian terhadap distribusi donasi bagi para korban bencana secara keseluruhan agar tepat sasaran dan tidak terjadi praktik-praktik tindak pidana korupsi.
PDIP Berdalih Tak Tahu Menahu
Laporan dugaan penyelewengan bantuan gempa oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, ke KPK ditanggapi serius pengurus PDIP Kabupaten Cianjur.
Pasalnya, dalam laporan yang disampaikan Acsenahumanis Respon Foundation disebut-sebut bantuan dari Emirates Red Crescent itu dikemas ulang ke partai, sedangkan Herman diketahui sebagai kader partai tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengaku tidak tahu dengan berbagai bantuan gempa bumi Cianjur yang masuk dan diterima oleh pemerintah daerah.
Susi mengatakan, berbagai bantuan yang didistribusikan oleh partainya berasal dari bantuan atau donasi para kader, baik tingkat pengurus pusat (DPP), pengurus provinsi (DPD), dan pengurus kabupaten (DPC).
"DPC PDIP punya posko induk dan terpisah dari pemerintah daerah. DPC dalam melakukan pendistribusian logistik itu sumbernya gotong-royong kader, baik dari DPP, atau DPD maupun DPC yang ada di Jawa Barat," kata Susilawati kepada wartawan di Cianjur, Selasa 27 Desember 2022.
Selain itu, Susilawati juga memastikan tidak ada bantuan yang didistribusikan partainya bersumber dari pemerintah daerah.
"Partai tidak mengetahui dan intervensi terkait bantuan tersebut. Jadi saya tidak tahu kaitan dengan bantuan tersebut. Pengemasan ulangnya seperti apa, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur tidak ada pengemasan ulang dari pemerintah daerah," tandasnya.
DPRD minta kasus ini ditindaklanjuti
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menegaskan dugaan penyelewengan bantuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius, sebab akan menyangkut kepercayaan banyak pihak terkait penyaluran bantuan bagi korban gempa di Cianjur.
"Bupati Cianjur Herman Suherman agar melakukan penelusuran dan evaluasi terkait dugaan penyelewengan bantuan luar negeri untuk bencana gempa yang dilaporkan ke KPK. Bupati kan sudah membantah dugaan tersebut. Tapi bukan berarti dugaan ini diabaikan begitu saja. Harus ditindaklanjuti, dikhawatirkan memang terjadi penyimpangan," jelas Ganjar.
Ganjar menyebutkan, Bupati Cianjur Herman Suherman harus membuktikan jika dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur itu tidak benar.
"Kalau memang tidak ada, ya harus dibuktikan supaya tidak mempengaruhi kepercayaan donatur yang sudah dan akan membantu warga terdampak gempa bumi Cianjur," ujarnya.
Disebutkan Ganjar, harus ada evaluasi menyeluruh. Setiap gudang penyimpanan diperiksa, benar tidak menyalurkan sesuai SOP atau ternyata memang ada penyimpangan.
Ganjar menegaskan jika ada pejabat yang 'bermain', maka tindakan tegas harus diberikan supaya menjadi contoh ke depan agar bantuan benar-benar tersalurkan.
"Kalau memang ada yang nakal maka harus ditindak tegas supaya tidak terulang. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, segera jelaskan pada publik. Pelaporan ini harus menjadi pembelajaran agar penyaluran lebih hati-hati sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan," tandasnya.
*Sumber:
