Atas dasar itu, program food estate atau lumbung pangan nasional yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu di Kalimantan Tengah hingga Papua menjadi penting untuk direalisasikan.
Namun masalahnya, program food estate banyak yang tenggelam dan tidak terlihat berjalan.
“Lumbung pangan di Kalimantan itu serius atau tidak, jadi atau tidak? Food estate apa kabar? Sampai sekarang gimana?” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/12).
Food estate yang dipasrahkan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga kini belum menunjukkan wujudnya.
“Kalau hanya sekadar lip service atau diresmikan tapi tidak ada program atau kegiatan memproduksi pangan di Indonesia, ya percuma. Mestinya antisipasi meminimalisir impor,” sambungnya.
Seharusnya, kata Ujang, sebagai negara agraris yang besar, Indonesia mampu memformulasikan politik dan strategi pangan agar lebih kuat terhadap gejolak global yang kapan saja bisa terjadi.
“Ketahanan pangan di republik ini sangat rentan. Kenapa? Kita ini semua produk impor. Beras, kedelai, gandum, gula, garam, semua impor. Lalu ketahanan pangan kita di mana?” kritik Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Atas dasar itu, program lumbung pangan nasional yang sudah bagus itu sedianya diseriusi oleh pemerintah. Sebab, krisis pangan akan selalu membayangi dunia akibat gejolak geopolitik yang terjadi dewasa ini.
“Ketika negara memberikan kewenangan kepada Pak Prabowo mengangkat lumbung pangan mestinya jalan, bergerak memberikan manfaat. Sampai sekarang enggak jelas, sampai di mana food estate itu?” tandasnya. [rmol]
