Susno Duadji merasa heran mengapa tambang ilegal terkesan masih terus dipelihara hingga puluhan tahun lamanya..
Ternyata jika ditelusuri tambang ilegal bisa membuat sejumlah pihak yang terlibat bisa 'kecipratan'.
Dikatakan Susno Duadji, adanya tambang ilegal yang menjamur di sejumlah daerah bukan rahasia lagi.
Lantas siapa pihak yang dikatakan berdosa di balik ini semua?
"Yang salah pemerintah, kenapa begitu? saya ini mantan Kabareskrim saya tahu ini berlindung di balik undang-undang pertambangan, disitu ada klausul tambang rakyat tetapi itu permen manis untuk rakyat yang tidak mungkin dilaksanakan," ujar Susno Duajdi.
"Kenapa tidak bisa dilaksanakan? ya karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral orangnya pintar semua membuat aturan yang tidak mungkin dilakukan oleh tambang rakyat."
"Tambang rakyat hanya 1 hektar atau 5 hektar, kemudian izinya itu harus dikeluarkan Menteri didelegasikan Dirjen, kemudian persyaratannya yang tidak mungkin dipenuhi harus ada analisis dampak lingkungan, peta topografi, kemudian diajukan lewat Gubernur, lewat provinsi lalu ke Menteri," ujar Susno.
Kata Susno, hal ini cukup tidak adil karena melihat pendidikan warga di Desa tidak tinggi.
"Rakyat di desa itu buta huruf kebanyakan, kalau pun sekolah mungkin SD. Disuruh urus kayak gitu? ya makanya sampai sekarang hampir tak ada tambang rakyat, rakyat dijadikan penonton, sedangkan pemodal menambang secara legal di lahan dia yang diganti secara murah," ujar Susno.
"Kemudian masuk juga cukong wah ini ada kesempatan buat tambang rakyat, namanya rakyat tapi nggak ada izin. Rakyat disuruh nambang tapi bukan rakyat, lahannya rakyat dipakai yang nambang yang punya modal," tandasnya.
Di sisi lain, Susno Duadji mengungkapkan sosok di balik permainan tambang ilegal bukan hanya anggota penegak hukum saja.
Melainkan ada institusi lain yang diyakini Susno Duajdi yang diduga ikut menikmati adanya tambang ilegal tersebut.
Susno Duadji juga menduga aparat pegawai sipil juga ikut terseret dalam kasus tambang ilegal.
Kemudian mantan Kabareskrim itu mempertanyakan mengapa Kementerian ESDM terkesan bungkam saat tambang ilegal ini mencuat.
Lanjut Susno, harusnya Kementerian ESDM mengevaluasi agar fenomena tambang ilegal tidak berlarut-larut.
"Bukan hanya institusi penegak hukum saja, institusi keamanan, aparat pegawai negeri sipil, apakah kementerian ESDM dapat? nggak tahu saya, silahkan dinilai sendiri, buktinya kementerian ESDM saja diam, nggak melakukan apa-apa, nggak melalukan evaluasi," ujar Susno Duadji.
Tidak hanya Kementrian ESDM yang disenggol, Kementerian Keuangan juga harusnya buka suara karena dengan adanya tambang ilegal ini negara bisa dirugikan.
"Kementerian Keuangan, mestinya tahu hal ini merugikan negara berteriak dong, jangan hanya penambang berizin saja yang disalahkan, karena penambang berizin jadi kambing hitam seolah-olah merusak lingkungan," ucap Susno.
Susno Duadji juga tidak memungkiri soal dugaan keterlibatan adanya oknum aparat yang kecipratan uang tambang ilegal benar-benar meresahkan.
Bahkan permainan tambang ilegal ini mengakar sampai ke level bawah aparat penegak hukum.
"Seorang petinggi (Polri) bisa disetor Rp 2 M dan itu tidak seorang, tentunya ada level daerah dan saya lihat surat bocorannya itu sampai bawah," ujar Susno.
Sumber: Disway
