SIAPAKAH CAWAPRES PENDAMPING ANIES?
Oleh: Rafif Amir*
Pasca pertemuan Anies dan Aher kemarin (30/10), setidaknya publik melihat ada dua kandidat kuat cawapres pendamping Anies: Aher dan AHY.
Baik Aher maupun AHY adalah tokoh partai. AHY Ketua Umum Partai Demokrat. Aher Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Bedanya hanya, AHY belum ada pengalaman dalam pemerintahan, sementara Aher adalah mantan Gubernur Jawa Barat dua periode.
Jika mengabaikan realitas politik, Aher tentu di atas angin. Ia lebih memiliki kapasitas sebagai pemimpin nasional. Lebih matang dan seharusnya lebih dekat chemistry-nya dengan Anies.
Sayangnya, hitung-hitungan Capres-Cawapres tidak melulu soal itu. Presidential Treshold 20% yang membuat sesorang kadang harus tersingkir dan kehilangan peluang menjadi orang nomor satu dan nomor dua di republik ini.
Inilah yang terjadi dengan Nasdem-PKS-Demokrat. Sementara partai lain sudah membentuk koalisi, tiga partai ini masih tarik ulur dan belum juga mau deklarasi.
Persoalannya adalah, PKS dan Demokrat masih harus melihat siapa yang akan menjadi Cawapres Anies. Tentu wajar, keduanya menyodorkan nama kadernya sebagai cawapres ideal.
Namun Demokrat cum SBY saya jamin akan tetap ngotot memasangkan AHY. Jika yang masuk ternyata Aher, hampir pasti Demokrat akan menarik diri. Apa akibatnya? Tanpa Demokrat, Anies terancam tak bisa daftar ke KPU, karena terganjal PT. Suara Nasdem plus PKS belum cukup.
Psikologi ini tentu sudah dibaca oleh Demokrat. Maka mereka akan semakin berani untuk ngotot. Sekarang tinggal PKS. Apakah akan menyerah dengan pilihan itu, tetap ngotot juga, atau menawarkan opsi lain? Atau menarik diri dari mendukung Anies?
Terkait opsi terakhir ini, sebenarnya demikian yang ditunggu-tunggu oleh partai-partai lingkaran Istana. Bahkan sudah mengemuka di media, bahwa PKS ditawari dua menteri. Tawaran lain konon dari KIB--yang sebagian pengamat menyebutnya sebagai koalisi boneka--siap memberi jatah Cawapres pada PKS.
Apakah PKS bakal goyah?
Sepertinya sulit. Kecuali PKS mau bunuh diri. Konstituen PKS hampir semuanya pendukung Anies. Jika PKS tak mendukung Anies, ia terancam kehilangan suara pemilihnya. Bahkan bisa jadi tidak lolos ambang batas parlementary threshold.
PKS tentu tidak akan sebodoh itu. PKS juga tidak mungkin tergoda dengan rayuan-rayuan itu. Sebab pengambil keputusan di PKS bukan seperti PDIP yang sepenuhnya ada di genggaman Megawati. Atau seperti Demokrat yang sepenuhnya ada di ketukan palu SBY. Keputusan PKS ada di Musyawarah Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang itu.
Lantas, apakah lagi-lagi PKS harus berkorban. Sebagaimana di DKI 1 dan di Pilpres 2019 lalu?
Padahal, jika hitungannya adalah suara partai, perolehan PKS di 2019 lebih tinggi dari Demokrat. Hanya memang, jika hitungannya kursi DPR, PKS lebih sedikit. Selisih 4 kursi.
Dengan demikian, seharusnya posisi tawar PKS dan Demokrat seimbang. Terlepas bahwa di Demokrat ada SBY yang pernah menjabat presiden dua periode. Tapi soal koalisi dukungan capres-cawapres, jika ingin fair, kembalikan pada perolehan 2019.
Karena posisi yang hampir setara, PKS harusnya berani juga ngotot. Jika Aher tetap mau dipasangkan, PKS harus bisa melobi partai lain untuk gabung. Meski berat, PKS bisa mengajak PAN yang dikomandoi Zulkifli Hasan. Jika koalisi Nasdem-PKS-PAN bisa jalan, maka tiket Anies-Aher bisa mulus. Dengan catatan, tidak ada partai yang menarik dukungan di tengah jalan.
Cara lain yang bisa dipilih PKS adalah kompromi. Mencari kandidat cawapres dari tokoh independen nonpartai. Saya kira banyak nama-nama yang kapasitasnya di atas AHY. Tinggal apakah nama itu bisa dijual dan ikut mendongkrak elektabilitas atau tidak. Dan yang terpenting, nama tersebut disetujui juga oleh Demokrat.
Jadi sekarang, PKS adalah penentu utama peta politik nasional. Semua mata---baik kawan maupun lawan--menyorot PKS. Genderang telah ditabuh. Dan PKS harus segera mengambil keputusan.
*Penulis dan penikmat politik
