Alokasi Subsidi Tiket Transjakarta di APBD DKI 2023 Dikurangi Rp 409 Miliar, Demi Mobil Dinas Polri dan TNI
JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta memasukkan usulan hibah yang dimohonkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Masuknya proposal hibah baru ini mengurangi jatah subsidi tiket Transjakarta yang semula dianggarkan masuk APBD DKI tahun depan ini.
Total ada tujuh item hibah baru di Dishub DKI senilai Rp 409 miliar. Dana itu rencananya dipakai untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan polisi dan TNI.
"Tapi untuk kegiatan ini belum masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Belum masuk RKPD berarti tujuh usulan hibah tersebut tidak masuk dalam RAPBD DKI 2023. DPRD DKI telah selesai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 pekan lalu.
KUA-PPAS yang telah disepakati otomatis menjadi RAPBD 2023. Legislatif harus membahas lagi RAPBD 2023 di setiap komisi DPRD, berlanjut ke rapat Badan Anggaran (Banggar), dan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD.
Kemarin Komisi B Bidang Perekonomian DPRD membahas RAPBD 2023 bersama Dinas Perhubungan. Syafrin menyampaikan adanya tujuh permohonan hibah baru sebesar Rp 409 miliar.
Menurut dia, hanya ada satu belanja hibah yang sudah masuk RKPD, yaitu pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) senilai Rp 75,47 miliar. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memohonkan anggaran tersebut.
Dengan begitu, total ada delapan usulan belanja hibah Dishub DKI senilai Rp 485,4 miliar. Dishub DKI harus menurunkan alokasi anggaran subsidi tiket atau public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar permohonan hibah Forkopimda bisa diakomodasi.
Anggaran PSO Transjakarta yang semula diusulkan Rp 4,24 triliun turun menjadi Rp 3,5 triliun. "Salah satu alasan PSO diturunkan, karena ada proposal (hibah) ini," terang Syafrin.
Berikut ini rincian usulan belanja hibah Dishub DKI
1. Pengembangan ETLE
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 75,47 miliar
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya
Anggaran: Rp 16,73 miliar
3. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Mako Puspomal
Anggaran: Rp 7,67 miliar
4. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Koopsudnas
Anggaran: Rp 79,99 miliar
5. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Komandan Korem 052/Wijayakrama
Anggaran: Rp 1,66 miliar
6. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 130,78 miliar
7. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Wing Komando I Koppasgat
Anggaran: Rp 11,98 miliar
8. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya, Korem 052
Anggaran: Rp 161,09 miliar
(Sumber: TEMPO)
Selamat menikmati kebijakan gubenur GA, bentar lagi mesti ada lg yg dicabut... Terutama yg peruntukanya buat RAKYAT
— r03zy🇲🇨🇯🇴 (@Romzy71455019) November 12, 2022
pesanan sukses boskuu.. Bginilah jadinya kalo dpet pemimpin yg ga dipilih lgsg ama rakyat, bkin kbijakan ngasal doang dan ga jelas visi misinya.. Mana jabatnya 2 taon lagi..
— Antarixa One (@Sastrofagus) November 12, 2022
Jelas ya gubernur yg ditunjuk jokowi ,tidak pro rakyat,sama seperti kelakuan jokowi!
— My Name Is Ded (@DsSupriyady) November 12, 2022
