Ketua Dewan Pimpinann Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera lantas menyebutkan alasannya, yakni mereka melakukan perlawanan terhadap oligarki yang saat ini kuasai sistem pemilu.
Lebih spesifik, Mardani menyebut soal perlawanan terhadap oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.
Mardani juga mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya.
“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).
Mardani lantas mengatakan, oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.
Menurutnya, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebutkan, ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.
Ia juga menyebutkan, oligarki kerap bermain di dua kaki dan harus dilawan. Meskipun ia tidak spesifik menyebutkan siapa dan bagaimana oligarki tersebut.
“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.
Mardani lantas menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.
Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024.
“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani. [kompas]
