Oleh: Darmawan Sepriyossa
Dari New Straits Times edisi online, malam tadi saya membaca bahwa Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhasil membatalkan pesanan Mercedes Benz S600 yang baru, dari pemerintahan sebelumnya. Sehari sebelumnya, Anwar melalui posting di Twitter-nya mengatakan menolak menggunakan Mercy ultra-mewah yang dipesan sebelum dia menjabat itu.
“Mercedesnya tidak (jadi) datang. Saya akan menggunakan ini (Toyota Camry), tidak apa-apa kan? Mobil apa saja yang tersedia,”kata Anwar, dikutip New Straits Times. Toyota Camri yang ditunjuknya itu adalah milik pribadinya selama ini. “Mari kita sekarang fokus pada perekonomian dan melakukan apa pun yang diperlukan agar kesejahteraan rakyat, khususnya yang miskin dan terpinggirkan, terlindungi,” kata Anwar. Kali ini saya membacanya dari Malay Mail.
Kabar penolakan Anwar untuk memakai mobil mewah yang menjadi haknya sebagai perdana menteri itu dengan segera mengingatkan saya akan peristiwa sejenis di Tanah Air sekitar lima tahun lalu. Beruntung saat ini kita hidup di era digital. Hanya mengklik kata kunci yang kira-kira pas di satu mesin pencari, saya menemukan berita tanggal 13 Oktober 2017, berjudul “Tolak Lexus, Anies Baswedan Pilih Innova Jadi Mobil Dinasnya.”
“Saya pakai mobil yang udah ada aja,”kata Anies dalam berita tersebut. “(Saya) pakai ini aja.” Itu Anies katakan sambil menunjuk mobilnya yang bermerk Kijang Innova.
Padahal, mobil dinas Lexus LX 570 itu dilengkapi pre-collision system dengan adaptive radar cruise control. Sebagai tambahan, mobil tersebut juga punya fitur untuk memantau kondisi sisi samping mobil dengan wide-view front and side monitor, yang sangat berguna ketika parkir. Menurut berita tersebut, di pasar Indonesia, Lexus LX 570 bermesin 3UR-FE V8 5.663 cc itu menghasilkan daya 362 daya kuda, yang pasti asoy dikendarai. Oh ya, harga mobil tersebut di pasar mobil bekas masih akan diserbu pembeli pada kisaran harga Rp 1,3 miliar!
Kesamaan tersebut membuat rasa penasaran saya bangkit. Iseng, saya mencari barangkali saja ada hal-hal lain yang serupa dari keduanya. Ternyata dengan cara sederhana seperti sebelumnya, dengan mudah itu ditemukan.
Misalnya, jauh hari sebelum ia terpilih sebagai perdana menteri, New Straits Times pada 14 November 2022 menulis bahwa Anwar berazam tidak akan mengambil gajinya manakala ia menjadi perdana menteri. Mengapa?
“Saya malu mendapatkan gaji RM80 ribu (sekitar Rp 281 juta pada kurs 3.512). Sementara rakyat bahkan tidak mendapatkan RM400 sebulan,”kata Anwar, seperti dikutip media tersebut. RM 400 dalam rupiah sekitar Rp 1.400.000. Tidak mengambil gaji itu, menurut Anwar, merupakan bentuk solidaritas kepada orang-orang kecil yang harus berjuang keras dengan meningkatnya biaya hidup saat ini. Anwar, dalam pidatonya di Taman Orkid, bahkan mengatakan, RM 1.500 (sekitar Rp 5,3 juta) yang saat ini menjadi batasan gaji minimum di Malaysia, masih belum memenuhi kesejahteraan yang seharusnya dinikmati warga negara tersebut.
Tidak hanya berjanji bahwa keluarga dan keluarga besarnya tidak akan menerima proyek-proyek pemerintah, Anwar saat itu juga berikrar untuk mengubah kebijakan yang berpihak pada petani beras, dibanding bermesra-mesra dengan kartel impor beras yang mendapatkan keuntungan lebih dari RM400 juta (sekitar Rp 1,4 triliun) per tahun.
“Sekarang, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak berani membicarakan keuntungan RM400 juta setahun itu, karena takut pada para ‘tauke’ kaya,”kata Anwar. Dia juga menyindir pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang pada saat pandemi COVID-19 memberikan proyek senilai RM580 miliar (Rp 2,03 dengan 15 nol di belakangnya) tanpa proses tender.
Seperti Anwar, Anies Baswedan juga tergolong pemimpin yang peduli nasib para pekerja. Ada peristiwa menarik, bahkan mungkin terkesan ironis. Pada 2022 lalu, di saat Anies melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022, dari sebelumnya 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Bukan puji yang didapat, justru ia dikritik Kementerian Tenaga Kerja, hanya karena dianggap tidak sesuai dengan formula yang ditetapkan.
Argumentasi Anies yang ia ajukan melalui surat bernomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 22 November 2021, bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya Rp37.749 atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Menurut Anies, inflasi yang tinggi di Jakarta membuat peningkatan kebutuhan hidup pekerja begitu melambung. Saat itu UMP vesi Anies menaikkan UMP 2022 senilai Rp 225.667.
Dengan tingginya kepedulian selama dirinya menjabat gubernur tersebut, wajar bila UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 tetap yang tertinggi se-Indonesia, sebesar Rp4.901.798. UMP tertinggi kedua ditempati Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.948.479, dan Sulawesi Utara dengan UMP 2023 sebesar Rp3.485.000. Sebagaimana kita ketahui, peran gubernur dalam negosiasi UMP ini sangatlah menentukan.
Sementara sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, UMP terendah di seluruh Indonesia tahun 2023 ditempati Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.959.169. Terendah kedua ditempati Provinsi DI Yogyakarta yang menetapkan UMP 2023 sebesar Rp1.981.782; serta Jawa Barat di tempat terendah ketiga dengan UMP sebesar Rp1.986.670.
Oh ya, dari sekian persamaan lain Anwar Ibrahim dan Anies, yang menarik keduanya juga sama-sama santuy bin woles menghadapi hinaan, cercaan dan cacian para pembenci mereka masing-masing.
Sikap yang sama kita saksikan diperlihatkan Anies merespons para pembenci alias kaum haters yang biasa menyebutnya dengan sekian banyak sebutan menghina. “Nggak usah pusing, rileks saja. Prinsipnya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang,” kata Anies, menjawab pertanyaan seputar para pembencinya itu.
Yang lain, keduanya, baik Anies maupun Anwar, seringkali diibaratkan media massa sebagai tokoh lain yang menjadi ikon.
Anwar, misalnya, hampir semua media selalu menisbatkan perjalanan karir politiknya seperti pejuang Afrika Selatan, Nelson Mandela. Sementara untuk Anies, The Sydney Morning Herald pernah menyamakan Anies dengan Gubernur New York, Andrew Cuomo. Tidak hanya karena baik Anies maupun Cuomo sama-sama berpendidikan AS. “Keduanya sama-sama harus berhadapan dengan para presiden yang terlihat nyantai menghadapi COVID-19,…dan keduanya telah mendapatkan pujian atas pekerjaan mereka mencoba menyelamatkan hidup di kota-kota berpenduduk padat,” tulis SMH, 7 Mei 2020.
Oh ya, ada pertanyaan yang jawabannya akan kita dapatkan bersama seandainya Anies terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 nanti. Pertanyaan itu terkait jawaban tegas Anwar bahwa proses pembentukan kabinet pemerintahannya tidak akan didasari oleh semacam transaksi dari dukungan politik. Anwar enggan memberikan kursi kabinet sebagai jatah bagi dukungan politik. Akankah Anies demikian pula?
(Sumber: Inilah)
