Ketua umum PA 212 Slamet Maarif mempertanyakan alasan PBNU mengkritik aksi mereka. Dia menegaskan Aksi 212 dilindungi undang-undang.
"Sudahlah NU Fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang baik yang di pusat maupun di daerah-daerah," kata Slamet, Minggu (6/11).
Dia membantah Aksi 212 memperalat agama untuk kepentingan politik.
Menurut Slamet, agama harus menjadi ruh politik agar politisi lurus dan baik.
Slamet justru menuding balik PBNU sebagai pemecah belah bangsa.
Ia menyinggung sejumlah pernyataan blunder Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang berasal dari NU.
"Merekalah yang patut diduga menjadi otak pembubaran HTI dan FPI. Bahkan, sekarang sedang diincar yang berbau-bau Wahabi agak digilas juga. Introspeksi dong, kalau perlu ngaca," ujarnya.
Slamet menegaskan Aksi 212 tetap akan digelar pada 2 Desember mendatang. Ia tak peduli dengan kritik dari PBNU.
"Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kami tetap kafilah, biarkan mereka jadi apanya," ucap Slamet.
Sebelumnya, Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengkritik rencana gelaran Aksi 212. Ia meminta semua pihak tak melakukan gerakan pemecah belah bangsa.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setip politik identitas," ucap Rahmat melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/11).
PA 212 sebelumnya ikut terjun dalam gelaran Aksi Bela Rakyat Jilid 4 (Akbar 411) di dekat Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/11).
Aksi tersebut digelar karena untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi yang mereka anggap telah gagal membuat hidup rakyat lebih baik.
Slamet Maarif mengatakan pihaknya berencana menggelar Reuni Aksi 212 di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat (2/12) bulan depan.
Reuni Aksi 212 nantinya tetap membawa tuntutan seperti Reuni Aksi 411 kemarin dengan mendesak Presiden Jokowi untuk mundur karena dinilai telah gagal dalam menjalankan pemerintahan. [cnnindonesia]
