Hal itu ditanggapi Alvin Lie melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Alvin Lie menyinggung soal Tragedi Kanjuruhan.
Alvin Lie juga mempertanyakan kelanjutan dari penyelidikan kasus Kanjuruhan tersebut.
"Kasus Stadion Kanjuruhan bgmn kelanjutannya?," ujar Alvin Lie melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (18/11).
Sementara itu, Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengatakan bahwa pihaknya akan mendakwa Menteri Dalam Negeri Korsel, Lee Sang-min atas dugaan melalaikan tugas dan melakukan kelalaian profesional yang mengakibatkan 158 orang tewas dalam tragedi maut tersebut.
"Jika pengaduan diajukan, orang tersebut menjadi tersangka," kata Juru Bicara Tim Investigasi, Kim Dong-wook, dari The Korea Herald, dikutip CNBC.
"Kami sedang meninjau apakah Lee memegang hak untuk memerintahkan polisi atas situasi di Itaewon berdasarkan Undang-Undang (UU) Organisasi Pemerintah, memegang tanggung jawab khusus, dan langsung terkait insiden tersebut berdasarkan Undang-Undang Kerangka Kerja Tentang Pengelolaan Bencana dan Keselamatan," lanjutnya menjelaskan.
Tim investigasi telah melapor kepada Kantor Reserse Korupsi untuk Pejabat Tinggi atas tuduhan terhadap Lee. Hal tersebut dilakukan berdasarkan UU tentang Pendirian dan Operasi Kantor Reserse Korupsi untuk Pejabat Tinggi.
Framework Act On The Management Of Disasters And Safety menyatakan, menteri dalam negeri di Korsel bertanggung jawab atas manajemen bencana dan keselamatan bangsa. Namun, Lee mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memimpin atau mengawasi polisi.
Lee mengaku, satu-satunya hak yang dia miliki sebagai menteri dalam negeri adalah menunjuk personel polisi berpangkat tinggi yang dibantu oleh biro polisi Kementerian Dalam Negeri.
Dalam beberapa waktu terakhir, tim investigasi tragedi Itaewon memperluas cakupan investigasinya ke Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Seoul. Melalui investigasi itu, tim menargetkan pihak yang memiliki tanggung jawab manajemen keselamatan.
Sebelumnya, investigasi atas tragedi Itaewon dan pihak yang berwenang dituduh hanya menargetkan pejabat rendah dari kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor distrik tanpa melihat tokoh-tokoh pemerintah yang diminta untuk berfungsi sebagai menara kontrol selama bencana.
Menanggapi tuduhan tersebut, tim menjelaskan bahwa mereka harus melihat tanggapan di lokasi kejadian dari otoritas terkait terlebih dahulu guna mengetahui rantai komando dan sistem tanggapan di administrasi terkait.
Sumber: wartaekonomi
