"Pasti menggunakan APBN. Saya tidak percaya lagi bahwa proyek strategis nasional tidak pakai APBN. Pasti menggunakan APBN, entah di tahun ke beberapa pembangunannya,” ucap ekonom dari Indef, Nailul Huda.
Nailul mengamini, kereta cepat Jakarta Surabaya sebenarnya dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa Tengah-Jawa Timur yang selama ini mengandalkan pesawat terbang untuk waktu tempuh yang cepat.
Namun demikian, dia mengingatkan wacana tersebut untuk dihitung secara matang.
Jangan sampai megaproyek tersebut berakhir seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang membebani APBN.
"Biaya tiketnya berapa, kemudian apakah ada akses penunjangnya atau tidak. Ini yang harus dipikirkan, jangan sampai seperti KCJB yang sampai 4 dekade juga enggak bakal untung,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar proyek kereta cepat dilanjutkan dengan rute Jakarta - Surabaya.
Kabar pembangunan rencana proyek ini dilontarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat seminar Badan Kejuruan Sipil - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.
"Pak Presiden sebagai pemimpin yang visioner meletakkan dasar-dasar MRT, sedang kami kawal. Berikutnya, meletakkan dasar kereta cepat. Rencananya, Jakarta-Surabaya," kata Budi saat menghadiri seminar bersama Badan Kejuruan Sipil - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dikutip Minggu (6/11/2022).
Dengan kereta cepat, Jakarta-Surabaya akan ditempuh kurang dari 4 jam.
Sementara itu, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seakan memberi `kode keras`, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya pun akan digarap oleh China.
"Ya nanti kita lihat saja, kalau sudah nyaman dengan ini (KCIC) ngapain ganti-ganti kan ganti-ganti istri juga nggak mau," kata Luhut.
Septian Hario Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, mengatakan bahwa fokus pemerintah adalah penyelesaian kereta cepat Jakarta - Bandung.
Adapun, untuk rute Jakarta - Surabaya, Septian mengungkapkan perlunya studi lebih lanjut.
"Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Studi mendalam ini meliputi, oke, jalurnya kita harus lewatkan mana. Kedua, kondisi tanahnya," papar Septian, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (7/11/2022)
Kemudian, pemerintah akan menghitung biaya pembebasan lahan hingga pembangunan. Oleh karena itu, studi kereta cepat Jakarta-Surabaya harus dilakukan secara independen.
"Kita harus pilih konsultan yang tidak memiliki interest," ujarnya. Jika studi sudah rampung barulah, pemerintah bisa menawarkan proyek tersebut kepada siapa saja.
"Kalau China siap membangun dan dia memberikan tawaran terbaik ya boleh. Tapi harus ada proses yang transparan dan accountable dalam memilih partner-nya," tegas Septian.[law-justice]
