Akankah Anies bernasib laksana 212 Mart?
Oleh: Dr. Nandang Burhanudin
Gempita dukungan terhadap AB, nampak begitu gegap terutama di basis suara PS pada Pilpres 2019. Sumatra, DKI, Jabar dipastikan pro AB, seiring dengan tingkat pendidikan dan ghirah berIslam yang "Radikal" menurut istilah kalangan Liberal.
Namun nasib pencapresan AB tidak akan semulus seperti dibayangkan proAnies. Ada beberapa kendala yang mau tidak mau harus dihadapi.
Pertama: Kendala Parpol Pro Anies
Ego dan tidak cermat berhitung, adalah residu Pilpres 2014-2019 yang akan kembali akut di 2024.
Parpol pro Anies, tidak menyadari, yang dihadapi bukan hanya Jokowi, Mega, tapi seluruh badan dan lembaga negara yang telah tunduk pada kepentingan oligarkhi.
Anies, sebagai bagian dari Oligarkhi rasional, nampak tidak memiliki akses kuat ke BIN, Polri, TNI, KPU, dan Kepala Daerah di bawah Kemendagri.
Tokoh yang dipastikan memiliki akses itu tentu adalah SBY, JK, SP, mereka jika turun gunung akan berhadapan dengan Jokowi, Mega dan Tito. Adapun tokoh partai selain ketiganya, hanya selevel dengan Muhaimin Iskandar, Airlangga dan Puan.
Jika SBY tidak mendapatkan jatah Cawapres, dipastikan pencalonan Anies akan bubar sebelum terbentuk. Nampaknya ada skenario keras, memisahkan AB dengan AHY, untuk memecah pengaruh SBY.
Kedua: Kendala Pada Ambisi Perpanjangan Tiga Periode Jokowi
Said Didu, menjelaskan peta jalan perpanjangan masa jabatan Presiden yang sudah disiapkan:
1) jangan buru2 putuskan calon
2) kumpulkan relawan
3) buat isu ekonomi sulit
4) jerat kasus hukum pimpinan parpol
5) pjbt bupati dan gub akan sepakat undur pemilu
6) KPU nyatakan tdk siap
7) Parpol dan DPR setuju.
Jokowi diakui, presiden paling konsisten dalam inkonsistensi. Plus, paling pandai membagi jatah apapun yang diinginkan. Toh ia sadar, semua bukan miliknya.
Jabatan menteri, Wapres, BUMN, BUMD, Panglima, Kapolri, Dubes, hingga gelar kepahlawanan dan bantuan ekonomi kepada seluruh Ormas diberikan. Semua dibuat lemas karena terpuaskan. "Pokoke, sing penting, ia bisa berkuasa selama mungkin".
Ia bukan diktator, karena Rocky Gerung masih diberi panggung. Juga DPR RI masih diwakili oposisi, walau di belakang main mata dan anggaran.
Ia bukan otoriter. Toh masih ada ruang pengadilan, jika Polisi dipandang represif terhadap para penghujatnya di Medsos. Jokowi paham, ia tidak bisa dimakzulkan netizen. Selama MPR/DPR kenyang, ia bisa bebas terbang.
Ketiga: Kendala Pada Pendukung AB dan Relawan Buzzer
AB saya sarankan kembali ke habitat asal, yaitu sosok moderat. AB harus memahami, dirinya bukan Islamis atau pro Khilafah atau pendukung FPI. Selain ceruk pasar ini kisaran 14-22 %, namun ada segmen lebih besar yaitu warga negara yang religius, cinta NKRI, dan merindukan Indonesia menjadi negara maju berdaulat.
AB jangan terhipnotis dengan gempita sambutan, karena itu tak lebih dari heroisme sesaat akumulasi dari himpitan keadaan. Namun biasanya, mudah menguap jika di kotak TPS.
AB perlu lagi bermain dengan komunitas Liberal saat sukses hingga menjadi Rektor Paramadina. Maksimalkan kemampuan bahasa dan lobi, agar bisa menembus komunitas Zionis dan Lobi AS di Singapura. Yakinkan mereka, bahwa AB bukan pro Islamis, pro Khilafah, tapi pro demokrasi, HAM dan tidak anti Barat.
Cobalah berkomunikasi dengan Elon Musk, Mark Zuckerberg, agar men-take down akun-akun buzzer yang hobi membuat keonaran dan provokasi, baik dari unsur kanan, kiri, atau Cebong Kampret. Jangan lupa sambangi para influencer penebar fitnah. Berikan mereka garansi, jika perlu uang atau jabatan.
Jika tiga kendala di atas terselesaikan, maka PR bagi AB adalah merapat kepada para pemilik modal yang di era Jokowi teramat menikmati privilage. Katakan pada mereka, tidak akan ada yang dikurangi. Hanya diubah mekanisme lebih terbuka dan berbagi kepada warga pribumi.
Apakah AB sanggup? Jika tidak, nasib Anda menjadi Capres akan seperti nasib 212 Mart. Hanya ramai di awal, terhenti di saat running program.
(09/11/2022)
*sumber: fb penulis
