[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak ada yang salah dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Menurut dia, pandangan yang menyebutkan Anies merupakan tokoh di luar pemerintahan ada kaitannya dengan ketidaksukaan atas sosok Anies.
"Jadi apa yang salah (mendeklarasikan Anies sebagai capres)? Oh enggak ada yang salah, cuma enggak disukai aja. Ini faktor suka enggak suka," kata Surya Paloh saat memberikan paparannya dalam acara silaturahmi dengan 50 guru besar perguruan tinggi seluruh Indonesia di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, pada Sabtu (22/10/2022).
Surya Paloh lantas menjelaskan, tidak tepat jika Anies Baswedan dianggap sebagai orang di luar pemerintahan.
Sebab, baru pada 16 Oktober 2022 Anies selesai bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Jadi waktu dicalonkan oleh Nasdem dia sebagai apa? sebagai gubernur. Gubernur itu apa? Ada dalam sistem pemerintah, ada. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah," ungkap Paloh.
"Jadi dia orang dalam pemerintahan. Itu pemahaman Nasdem. Jadi apa (persoalannya)? Kami cek lagi apa latar belakangnya, ini jangan-jangan ada enggak masalah utama yang bisa barangkali merusak masa depan bangsa ini?" lanjut dia.
Dari situ, Surya Paloh dan Nasdem mencoba melakukan cek dan ricek atas latar belakang Anies Baswedan.
Menurut dia, berdasarkan hasil penelusuran, Nasdem tidak menemukan latar belakang negatif pada Anies.
"Apa dia menjadi alat negara asing? Enggak ada juga dalam pemahaman kami," ungkap Paloh.
Sebelumnya, Surya Paloh telah resmi memilih Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung oleh Nasdem.
Deklarasi itu berlangsung di Nasdem Tower pada 3 Oktober 2022.
Sebagaimana diketahui, meski menjadi kepala daerah, Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.
Di sisi lain, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Parpol koalisi pemerintah saat ini adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
Sementara itu, parpol oposisi hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
[Sumber: Kompas]