Tokoh senior PPP yang menjadi Ketua FKM Habil Marati menyatakan hal itu kepada KBA News, Ahad, 23 Oktober 2022.
Dua hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah kesinambungan kepemimpinan nasional dan selamatnya PPP dari ancaman tergusur dari DPR-RI.
Pengamat meramalkan, jika tidak dilakukan upaya keras, maka PPP akan hilang dari kancah politik Indonesia.
“Kami akan deklarasikan Anies dengan tokoh TNI sebagai Cawapresnya. Hal itu penting mengingat perpaduan pimpinan sipil dan militer merupakan hal ideal pada saat ini. TNI punya pandangan politik yang selalu berpihak kepada rakyat. Karena itu, sewajarnya jika kita mencalonkan Anies berpasangan dengan tokoh TNI,” kata mantan Bendahara Umum DPP PPP Habil Marati.
Dia menolak menyebut nama siapa tokoh militer yang akan disandingkan dengan Anies. Ketika ditanya, bahwa tokoh itu mempunyai pangkat tertinggi dan sekarang menduduki pucuk pimpinan TNI, yaitu Jenderal Andika Perkasa, Habil menyatakan, tunggu saja deklarasi pada Ahad depan.
“Tentunya kita akan calonkan anggota TNI yang ada di top level management,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.
Diharapkan Anies hadir dalam kesempatan itu dan memberikan sambutannya. Kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana format politik nasional jelang Pilpres. Pencalonan Anies dengan tokoh TNI itu untuk membantah pernyataan para pembenci bahwa Anies menjalankan politik identitas. Tuduhan itu sudah salah sejak awal dan sepertinya dipaksakan.
“Sebagai manusa kita tidak akan lepas dari identitas baik secara primordial maupun ideologis. Jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan adalah identitas primordial. Sedangkan Islam, komunis, Pancasila, sosialisme, liberalisme, marhaenisme adalah identitas secara politis. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan identitasnya. Itu kesalahan berpikir para pembenci Anes tersebut,” kata Habil.
Prihatin
Menyinggung posisi PPP saat ini, Habil menyatakan keprihatinannya. Diduga partai yang berjaya di masa Orde Baru itu akan gagal memenuhi ketentuan ambang batas Parlemen (parliamentary threshold) 4 persen perolehan suara di Pemilu sebagai syarat untuk tetap ada dan bertahan di DPR-RI. Diprediksi PPP akan gagal memenuhinya jika tidak melakukan langkah yang radikal.
Menurut pengamat dan surveyor politik, Eep Saefulloh Fatah dan Burhanuddin Muhtadi, PPP tidak akan bisa meraih 4 persen itu jika tetap dengan kinerja seperti sekarang ini. Keduanya mengusulkan agar PPP kembaii ke akarnya, yaitu kembali menjadi Partai Islam yang tidak hanya mendukung rezim saja.
“Kita prihatin dengan partai. Selalu tidak stabil dan dipermainkan oleh kekuasaan. Pemimpin berganti bukan karena kehendak arus bawah tetapi karena kehendak pemerintah. Terakhir pergantian dari Suharso Manoarfa (Menterinya Jokowi) ke Mardiono (Anggota Wantimpres Jokowi) yang cuma lewat SK Menkumham. Ini tidak benar. Mestinya ada mekanisme yang disebut dalam AD/ART, yaitu melalui muktamar. Kalau sekarang ini harus lewat muktamar luar biasa, bukan sekadar SK Menteri,” kata Habil.
Dia mengharapkan langkah politik FKM mendukung Anies bisa berdampak baik bagi PPP karena langkahnya itu memenuhi keinginan massa partai di tingkat akar rumput (grass-root), yaitu mendukung Anies.
“Dengan demikian PPP terselamatkan dari ancaman kehilangan kedudukan sebagai partai lama yang terus eksis. Partai tidak dibayangi oleh kegagalan meraih ambang batas,” demikian Habil Marati.
(Sumber: KBA)
