Kerikil buat Ganjar dari Teuku Umar
Tensi politik menuju pemilihan presiden 2024 terus memanas. Setelah dihebohkan oleh deklarasi dukungan Partai NasDem kepada Anies Rasyid Baswedan, konstelasi penentuan calon presiden kini gaduh dengan friksi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan kadernya, Ganjar Pranowo, yang semakin tajam.
Kemarin, Dewan Pimpinan Pusat PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar. Keputusan dibuat setelah DPP PDIP memanggil dan meminta penjelasan Ganjar ihwal pernyataan kesiapan menjadi calon presiden yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut beberapa waktu lalu.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan Ganjar dinilai melakukan kegiatan di luar dari aturan dasar partai. Ganjar menyebutkan siap menjadi calon presiden padahal keputusan pencalonan presiden dari PDIP merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Meskipun tidak melanggar aturan organisasi, pernyataan itu menimbulkan multitafsir di publik,” kata Komarudin di markas DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022. "Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, tadi kami sampaikan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader."
Menurut Komarudin, sanksi teguran lisan juga diberikan lantaran Ganjar merupakan kader senior PDIP. “Beliau harus lebih berdisiplin,” ujarnya.
Kabar pemanggilan Ganjar ramai menjadi perbincangan dengan surat DPP PDIP tertanggal 21 Oktober 2022, yang diteken Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beredar luas dua hari terakhir. Bagian perihal dalam warkat tersebut hanya tertulis undangan klarifikasi. Namun semua sudah menyangka bahwa klarifikasi yang dimaksudkan berkaitan dengan pernyataan Ganjar pada Selasa, 18 Oktober lalu.
Waktu itu, dalam program "Beritasatu Special" yang disiarkan di kanal YouTube Beritasatu Tv, Ganjar menjawab pertanyaan soal kesiapannya menjadi calon presiden. "Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap?" ujar Ganjar. Wawancara itu dilakukan di tengah kunjungan Ganjar ke kantor redaksi Beritasatu, kelompok media yang belum lama ini dilepas sebagian besar sahamnya oleh Grup Lippo kepada Enggartiasto Lukita, pengusaha cum politikus Partai NasDem.
Ganjar, masih dalam sesi wawancara program tersebut, menegaskan bahwa ia merupakan kader yang taat pada keputusan partai. Dia menyerahkan semua keputusan kepada partainya, yang ia percaya akan memilih calon terbaik bagi bangsa serta mendengarkan aspirasi rakyat. Ganjar juga menyinggung realitas bahwa suara rakyat itu juga tecermin lewat berbagai survei. "Terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang perbincangkan, kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," ujarnya.
Pemeriksaan bertajuk “Undangan Klarifikasi” kemarin sore itu juga diikuti oleh Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini menyatakan penegakan disiplin diberlakukan sama untuk semua kader partai.
Hasto mengingatkan hasil Kongres V PDIP yang telah menetapkan partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai partai pelopor. “Partai pelopor itu partai yang berdisiplin dalam teori, ideologi sebagai hal paling penting dan mutlak, berdisiplin dalam organisasi, menjalankan platform partai, dan gerakan ke bawah," ujarnya. Hasto lantas menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar seluruh anggota dan kader partai agar sabar dalam urusan dukungan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.
Adapun Ganjar, yang sore itu datang mengenakan seragam PDIP, terlihat tetap sumringah setelah memberikan klarifikasi kepada Komarudin dan Hasto. Ia menyatakan menerima sanksi dari partai. "Ada statement yang saya sampaikan, kemudian menjadi diskursus di publik, ya, lumayan ramai begitu, saya mendapat peringatan," kata Ganjar. "Sebagai kader, saya terima. Ini bagian dari disiplin."
Panas-Dingin Hubungan Teuku Umar dan Ganjar
Sanksi teguran lisan ini merupakan pertama kalinya diterima Ganjar, meski namanya terus berada di tengah pusaran friksi di lingkup internal PDIP menjelang pemilihan presiden 2024. Setahun belakangan, sejumlah politikus senior PDIP terus menyerang Ganjar yang dianggap bermanuver di luar garis partai.
Lontaran kritik para pentolan partai itu disebut-sebut sebagai wujud dari hubungan Ganjar dan Teuku Umar--sebutan petinggi PDIP yang merupakan alamat rumah Megawati. Dalam Rapat Kerja Nasional PDIP, akhir Juni lalu, Megawati juga menyinggung soal manuver politik kadernya menjelang pemilihan presiden.
"Kalian, siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver," kata Megawati dalam pidatonya, 21 Juni lalu. Ia mengingatkan penentuan calon presiden dari PDIP merupakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum.
Sejak rakernas tersebut, hingga saat ini, Megawati belum membuat keputusan tentang calon presiden yang akan diusung partainya. PDIP merupakan satu-satunya partai yang dapat mencalonkan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Partai ini menguasai 128 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, atau 22,26 persen, lebih dari syarat 20 persen kursi parlemen dalam presidential threshold.
Namun bandul politik PDIP menjelang pemilihan presiden 2024 belakangan ini seakan makin mengarah ke Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati. Puan diberi mandat oleh partai untuk menjalin komunikasi politik dengan petinggi partai lainnya. Isu pencalonan presiden juga mengiringi sejumlah kegiatan Puan sebagai Ketua DPR.
Saat mendampingi Presiden Joko Widodo di lokasi proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru, 22 Juni lalu, misalnya, Puan tak segan menjawab pertanyaan wartawan soal apakah ia harus menjadi calon presiden, bukan wakil presiden. "Harus, dong. Kami partai terbesar, harus percaya diri," ujar Puan saat itu.
Bulan lalu, gerakan mendukung Puan sebagai calon presiden dari PDIP juga menyeruak seiring dengan pembentukan kelompok oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR. Kelompok itu diberi nama Dewan Kolonel. Mereka secara terbuka menyatakan berniat mensosialisasi Puan sembari menunggu keputusan resmi Megawati. Pendukung Ganjar, sebagian diinisiasi oleh relawan dan politikus PDIP di daerah, pun membuat kelompok tandingan dengan sebutan Dewan Kopral—sebagai sindiran kepada Dewan Kolonel.
Kemarin, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan sanski teguran lisan tak hanya diberikan kepada Ganjar, tapi juga kepada beberapa politikus PDIP yang menatasnamakan kelompok Dewan Kolonel. Mereka, di antaranya, Trimedya Panjaitan, Johan Budi S. Prabowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. “Supaya sama,” kata Komarudin setelah mengumumkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar. "Karena mereka melakukan kegiatan di luar AD/ART partai dan sudah pernah diberi peringatan pertama. Kemudian ini peringatan ketiga, keras dan terakhir.”
Bagaimana dengan Puan? Sejauh ini belum ada tanda-tanda DPP PDIP akan menjatuhkan sanksi serupa kepada putri Megawati tersebut. September lalu, sikap DPP PDIP telah menuai perhatian sejumlah kalangan yang menganggap berat sebelah terhadap Ganjar dan Puan. Hasto pernah menjawab tudingan ini. “Mbak Puan pun memiliki kesadaran yang cukup kuat. Maka, ketika datang ke NasDem atau datang ke Gerindra, kan tidak pernah menyebut capres-cawapres," kata Hasto, 18 September lalu.
Nasib Ganjar di Persimpangan PDIP dan Partai Lain
Di tengah tak menentunya pilihan Megawati soal calon presiden dari PDIP, nama Ganjar sudah lama mengkilap di mata partai lain. Sejumlah survei terus menempatkan Ganjar sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi, jauh di atas Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan yang membuntutinya, apalagi Puan.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang tengah membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), bersiap merespons pernyataan Ganjar soal kesiapan menjadi calon presiden. Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyatakan partainya tengah membahas dengan anggota koalisi ihwal pernyataan Ganjar tersebut. “Akar rumput PPP di beberapa wilayah dan cabang mendukung Ganjar,” kata Mardiono ketika dihubungi pada Jumat, 21 Oktober lalu.
Sejak awal, KIB memang erat dihubungkan dengan Ganjar. Presiden Joko Widodo disebut-sebut ikut cawe-cawe menggagas koalisi ini sebagai kendaraan politik jika PDIP urung mendukung Gubernur Jawa Tengah. Namun, baik pengurus partai anggota koalisi maupun Istana Negara, telah menepis tudingan tersebut.
Persoalannya, jalan untuk memberikan dukungan KIB kepada Ganjar juga tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepada Tempo, dua petinggi Partai Golkar mengungkapkan bahwa partainya tak akan mendukung Ganjar bila Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, tidak ditunjuk sebagai calon wakil presiden. “Golkar akan pecah kalau bukan orang Golkar wakilnya,” kata seorang pengurus Golkar tersebut.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, enggan menjawab ihwal adanya upaya di lingkaran partainya untuk mengusung Ganjar lewat KIB. “Pak Airlangga adalah pilihan kami untuk calon presiden. Hanya beliau,” kata Dave singkat, kemarin.
Sebelumnya, Dave mengingatkan kader Partai Golkar yang bergabung dalam deklarasi bersama kelompok relawan pendukung Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Menurut dia, kelompok kader yang mendukung Ganjar ataupun Anies tidak merepresentasikan sikap partai.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, melihat posisi PDIP yang semakin tertekan atas sikap Ganjar. Sudah lama, sejumlah elite internal PDIP telah menunjukkan kegeramannya terhadap Ganjar yang dianggap bermanuver. Karena itu, Dedi tak kaget dengan keputusan DPP PDIP menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. “Ganjar justru berperang di dalam rumahnya sendiri,” kata Dedi.
Dedi khawatir pemberian sanksi terhadap Ganjar ini akan memperuncing perpecahan kelompok elite di PDIP. Dia memperkirakan Ganjar benar-benar berani maju karena ada dukungan dari eksternal partai.
Hal yang sama diutarakan pengamat politik Ujang Komarudin. “Ganjar ini kan mau mencapreskan diri karena memang ada yang back-up, katakanlah itu KIB, karena KIB itu miliki Jokowi,” kata pendiri Indonesia Political Review (IPR) ini. Ujang justru menilai sanksi dari DPP PDIP berpotensi menaikkan elektabilitas Ganjar karena seolah-olah ditempatkan sebagai korban. Sedangkan PDIP diperkirakan semakin getol menyokong Puan.
[Sumber: Koran TEMPO 25-10-2022]
