Pada 3 Oktober kemarin, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai kandidat capresnya. Tadinya Nasdem — bersama PKS dan Partai Demokrat — berencana mendeklarasikan calon presiden mereka secara bersama-sama pada Hari Pahlawan, 10 November.
Namun, mungkin terkait upaya-upaya Jokowi memenjarakan Gubernur DKI Jakarta itu melalui tangan KPK, ketiga parpol memajukan jadwal deklarasi. Kita bisa berharap satu dua hari ini PKS dan Demokrat akan juga mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres mereka. Apa yang dilakukan Nasdem — segera diikuti dua partai lainnya — merupakan manuver strategis untuk mementahkan persekongkolan jahat dari atas.
Sebagaimana diketahui, laporan majalah Tempo edisi 1 Oktober di bawah judul “Manuver Firli Menjegal Anies” mengungkapkan, antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri terus mendesak satuan tugas KPK mengusut kasus balap mobil listrik Formula-E — diselenggarakan Pemprov DKI pada Juni silam — untuk menetapkan Anies sebagai tersangka.
Tempo menguraikan bahwa Firli berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum ia ditetapkan sebagai capres. Namun, dalam gelar perkara di KPK pada 28 September, sebagian komisioner KPK menolak karena ketiadaan bukti yang cukup. Intervensi Firli ini disertai pencarian berbagai pakar, satu di antaranya adalah Prof Romli Atma Sasmita, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa dijadikan tersangka.
Namun, Romli menolak karena ia tidak melihat ada korupsi atau kerugian negara di sana kecuali kesalahan administratif kecil. Jauh sebelumnya, santer terdengar Firli dipanggil ke Istana untuk didesak menjadikan Anies tersangka dalam kasus yang telah melambungkan nama gubernur itu bahkan sampai ke tingkat internasional. Yang lebih menggemparkan adalah beredarnya video Andi Arief, pengurus teras Partai Demokrat. Video itu berisi percakapan singkat antara Presiden Jokowi dengan seseorang. Seseorang itu bertanya, “Kenapa dua calon Pak Presiden (Jokowi)? Kan ada Anies dan Ganjar.” Jokowi menjawab, “Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut, tinggal masuk penjara aja gitu.”
Konon, orang-orang bermasalah yang memegang jabatan menentukan di parpol sengaja dipelihara penguasa sebagai pasien rawat jalan yang akan dimanfaatkan pada saat diperlukan. KIB sendiri — terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP — diduga kuat dibentuk berdasarkan perintah Istana untuk menjadi sekoci bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bila ia tak diusung PDI-P. Belakangan, mungkin setelah ditekan tokoh PDI-P yang sangat powerful, KIB menyatakan tak akan mencapreskan Ganjar.
Memang politik itu cair, tapi tidak masuk akal dalam konteks politik elektoral 2024 PAN dan PPP memunggungi Anies. Toh, konstituen dua partai ini merupakan simpatisan Anies. Video Andi Arief seperti memperkuat sinyalemen Presiden ke-6 SBY pada Rakernas Partai Demokrat beberapa waktu lalu bahwa beliau terpaksa “turun gunung” untuk menghadapi pemilu setelah beliau mendapat kabar pilpres tidak akan berjalan jujur dan adil. Pasalnya, katanya, ada keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua pasang capres-cawapres saja. Dua pasang itu sudah pasti bukan Anies dan Ganjar. Pernyataan SBY tak dapat diremehkan.
Jokowi, juga oligarki, nampak ingin mempertahankan status quo di mana program pembangunan dan kebijakan Jokowi terus berlanjut. Karena itu, sempat muncul gagasan memperpanjang masa jabatan presiden yang dilontarkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang dilaporkan mendapat desakan dari Istana. Kabarnya ketiga figur ini adalah pasien rawat jalan. Setelah mendapat penolakan publik, muncul gagasan tiga periode di mana Jokowi bisa ikut kontestasi pilpres untuk ketiga kalinya setelah konstitusi diamandemen.
Lagi-lagi, ide ini mendapat kecaman dan penolakan pakar, aktivis demokrasi, dan publik, karena negara tidak dalam kondisi yang membuat amandemen konstitusi menjadi sesuatu yang imperatif. Terakhir, digulirkan wacana Jokowi akan dipasangkan dgn Ketum Partai Gerindra sebagai cawapres. Ketika wartawan menanyakan keabsahan wacana itu, jawaban Jokowi tidak jelas. Apapun, pemaparan di atas menegaskan bahwa Jokowi sangat khawatir pada Anies.
Maklum, Anies bersama Prabowo dan Ganjar konsisten berada di tiga besar aspiran capres dengan elektabilitas tinggi. Bahkan, trend elektabilitas Anies cenderung naik, sementara Prabowo dan Ganjar cenderung turun. Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) terbaru mengungkapkan, jika Anies head to head dengan Ganjar dalam pilpres mendatang, hasilnya adalah Anies 47,8% dan Ganjar 43,9%.
Bila berhadap-hadapan dengan Prabowo, maka Anies akan meraup 48,6% dan Prabowo 42,8%. Dus, potensi Anies memenangkan pilpres semakin besar siapa pun lawannya. Di lain pihak, Anies adalah tokoh independen, bersih, dan punya visi sendiri tentang Indonesia masa depan yang bebas korupsi dan berkeadilan. Dengan begitu, mungkin saja ia tidak melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang boros — tanpa meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan daya saing ekonomi — yang sebagiannya didanai utang luar negeri yang besar, yang hari ini dampak negatifnya sangat terasa akibat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi dan dunia berada di ambang resesi.
Anies juga sudah pasti tak akan memproteksi karier politik putera Jokowi bernama Gibran Rakabuming (Wali Kota Solo), anak mantunya Bobby Nasution (Wali Kota Medan), dan iparnya Anwar Usman (Ketua MK). Bukan karena Anies dendam, tapi lebih pada komitmennya pada pemberantasan KKN dan penegakan demokrasi yang sehat. Dua putera Jokowi, Gibran dan Kaesang Pangarep, belum lama ini dilaporkan ke polisi oleh akademisi Ubaidillah Badrun terkait KKN. Di luar itu, rezim Jokowi akan meninggalkan banyak masalah, baik yang diketahui publik maupun yang belum. Satu di antaranya adalah pembangunan IKN yang mendapat penolakan cukup luas karena, selain masalah teknis dan perundang-undangan, IKN menggunakan APBN yang cukup besar di saat kemiskinan meluas.
Oligarki sendiri, yang dimanjakan Jokowi, juga tak menghendaki Anies. Ia satu-satunya tokoh yang berani mengatakan “tidak” pada oligarki. Bahkan juga kepada penguasa. Ketika menghentikan proyek reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta — karena merusak lingkungan dan merugikan nelayan — yang menimbulkan kemarahan oligarki, Anies bergeming meskipun ditekan penguasa. Pasalnya, Anies ingin pembangunan didasarkan pada prinsip keadilan di mana pembangunan manusia yang berkualitas bagi semua menjadi titik sentralnya.
Dus, silakan menjadi kaya dengan kerja keras dan kejujuran tanpa mengorbankan pihak manapun. Dengan semua karakter dan konsistensi membangun Indonesia yang kuat, sejahtera, dan berkeadilan sebagaimana diperlihatkan ketika membangun Jakarta, maka mungkin Anies dilihat Jokowi sebagai hantu yang mengganggu mimpi-mimpi malamnya. Sayangnya, dengan Nasdem, PKS, dan Demokrat, mengusung Anies — yang memenuhi presidential threshold 20% — semua persekongkolan untuk menghempaskan Anies berpotensi buyar.
Ya, nampak Jokowi kalah menghadapi Anies. Kekalahan yang bersumber dari moralitas, kapasitas, kinerja, dan sikap arif Anies. Juga tekad Nasdem, PKS, dan Demokrat menghadirkan perubahan. Tetapi bukan hanya Jokowi yang takut pada Anies, melainkan parpol-parpol lain, yang bakal capresnya dipersepsikan sulit menghadapi Anies. Maka, pencapresan Anies oleh tiga parpol tersebut sangat mungkin akan mengubah konstelasi koalisi yang ada. PAN dan PPP, yang rawan tak lolos ambang batas parlemen, kemungkinan akan juga mengusung Anies guna mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) Anies dalam pemilu serentak mendatang.
Koalisi Gerindra-PKB yang memasangkan Prabowo-Muhaimin juga terancam bubar bila tak disokong PDI-P atau Golkar. Tanda-tanda itu sudah terlihat ketika Muhaimin menyatakan terbuka kemungkinan PKB membangun koalisi dengan PDI-P setelah ia bertemu Puan Maharani. Cak Imin menegaskan, PKB akan membangun koalisi dengan PDI-P jika hitung-hitungan politik pasangan dari PDI-P dan PKB membuka peluang kemenangan lebih besar ketimbang pasangan Prabowo-Muhaimin. Perubahan konstelasi politik ini bisa juga mendorong Jokowi, bersama parpol lain (termasuk PDI-P) menghidupkan lagi pencalonan Ganjar sebagai capres.
Atau Jokowi akan berusaha mati-matian untuk dicawapreskan mendampingi Prabowo. Bagaimanapun, dua point di atas sulit direalisasikan karena, pertama, PDI-P akan ngotot membuang Ganjar, Puan harus berada di puncak kekuasaan pasca Jokowi, minimal sebagai wapres. Kedua, menurut para mantan hakim dan Ketua MK, termasuk Mahfud MD, mantan presiden dua periode tak boleh menjadi cawapres karena hal itu inkonstitusional. Dus, sangat mungkin Anies Rasyid Baswedan ditakdirkan langit untuk menjadi presiden RI ke-8 yang, insya Allah, akan membawa kejayaan pada bangsa dan negara di tengah dunia yang berubah. [suaranasional]
