"Adu Balap Deklarasi" -- begitu judul TEMPO.
DEKLARASI Anies Baswedan sebagai calon presiden sebenarnya akan digelar November mendatang. Namun pada Ahad sore, 2 Oktober lalu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan mendadak dengan petinggi Partai Demokrat dan PKS di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam persamuhan itu, Surya menyatakan NasDem akan mempercepat pengukuhan Anies keesokan harinya, Senin, 3 Oktober.
“Pokok pembicaraannya mengenai rencana NasDem mengumumkan pencapresan Anies,” kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PKS Al Muzzammil Yusuf, Rabu, 5 Oktober lalu.
Muzzammil datang bersama dua pengurus PKS. Adapun rombongan Demokrat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.
Menurut Muzzammil, Surya Paloh sempat meminta tanggapan dari tetamunya ihwal percepatan tersebut. Anggota Komisi I DPR itu lantas menyatakan bahwa partainya menghormati keputusan tersebut. “Keputusan itu pasti melewati pertimbangan yang matang,” tutur Muzzammil menirukan ucapannya kepada Surya.
Dua peserta rapat bercerita, Surya sempat menyinggung kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E yang tengah dihadapi Anies. Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diperiksa KPK pada Rabu, 7 September lalu. Narasumber yang sama menyebutkan kasus Formula E menjadi salah satu pertimbangan mempercepat jadwal deklarasi dari semula 10 November 2022 atau sehari sebelum ulang tahun NasDem.
Beberapa hari sebelum persamuhan di NasDem Tower, beredar kabar bahwa KPK bersiap-siap menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Seorang politikus NasDem dan petinggi Demokrat mengatakan informasi itu juga dibahas dua hari sebelum pertemuan dengan Surya Paloh atau pada Jumat, 30 September lalu.
Dalam pertemuan di NasDem Tower, pengurus Demokrat menyarankan agar deklarasi digelar bukan untuk Anies semata. Seorang peserta rapat mengatakan petinggi partai yang dipimpin oleh Agus Harimuti Yudhoyono atau AHY itu meminta agar nama calon wakil presiden sekalian diumumkan dengan menghadirkan pengurus dari tiga partai anggota koalisi.
Narasumber yang sama menyatakan Demokrat mengusulkan koalisi merampungkan lebih dulu pembahasan pendamping Anies, anggaran kampanye, serta program kerja calon presiden dan wakil presiden. Meski demikian, Demokrat menghormati keputusan NasDem yang hendak mengumumkan dukungan terhadap Anies lebih awal ketimbang dua partai lain.
Beberapa jam sebelum bertemu petinggi Demokrat dan PKS, Surya Paloh memanggil sejumlah pejabat teras Nasdem setelah tiba dari lawatan ke Singapura pada pukul 13.00. Ia menyampaikan skenario pengumuman deklarasi Anies yang diterima oleh koleganya. Sekitar satu setengah jam kemudian, Surya juga bertemu dengan Anies Baswedan dan menyampaikan keputusan tersebut.
Pada hari yang sama, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya bertandang ke NasDem Tower. Mereka berdiskusi selama sekitar tiga jam. “Saya diundang sebagai peneliti,” kata Yunarto melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 5 Oktober lalu.
Survei Charta Politika pada April 2022 menunjukkan Anies memiliki basis massa pendukung dari enam partai politik. Tiga partai terbesar adalah PKS, Partai Amanat Nasional, dan NasDem. Berdasarkan hasil sigi yang sama, suara pemilih NasDem masih terpecah, yakni 33,9 persen mendukung Anies dan 32,3 persen memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Anies, Ganjar, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah tokoh yang direkomendasikan menjadi calon presiden dalam Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Senayan, Jakarta, pertengahan Juni lalu. Seorang petinggi NasDem mengaku partainya juga berkomunikasi dengan Ganjar dan Andika, tapi belum membuahkan hasil.
Dua narasumber yang mengetahui komunikasi tersebut bercerita, Ganjar diundang ke resepsi pernikahan anak seorang politikus NasDem pada Ahad, 18 September lalu. Forum itu diharapkan bisa mempertemukan Surya dan Ganjar. Belakangan, Surya malah bersirobok dan berpotret dengan Anies, Jusuf Kalla, Agus Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam resepsi tersebut.
Menurut narasumber yang sama, Ganjar Pranowo sebetulnya sempat mengabarkan kepada protokoler bahwa ia sedang bersiap menuju ke lokasi pesta. Namun politikus PDIP itu tak kunjung tiba sampai acara selesai. Kepada Tempo pada Kamis, 6 Oktober lalu, Ganjar menolak berkomentar mengenai resepsi politikus NasDem itu. “Info dari mana itu?” tuturnya.
NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada Senin, 3 Oktober lalu. Surya mengatakan Anies dipilih karena gagasan Gubernur Jakarta itu sejalan dengan NasDem. Surya menampik dugaan bahwa deklarasi tersebut dipengaruhi oleh kasus dugaan korupsi Formula E. “Tak ada kaitan antara NasDem, pencalonan Bung Anies, dan KPK,” katanya. “Semua berjalan masing-masing.”
Adapun Anies menyatakan siap menerima mandat dari NasDem. “Kami siap jalan bersama,” ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini.
***
KEPUTUSAN NasDem mengusung Anies makin matang sekitar pekan keempat September lalu.
Sepuluh hari sebelum mengumumkan pencalonan Anies, Surya menemui Presiden Jokowi. Ia memberi tahu tentang sikap partainya yang bakal mengusung Anies pada pemilihan presiden 2024.
Orang dekat Surya yang mengetahui isi pertemuan itu menyebutkan bos Media Group itu menyampaikan kepada Jokowi bahwa Anies akan melanjutkan program pemerintah jika terpilih sebagai presiden. Jokowi pun dikatakan menghargai sikap Surya Paloh.
Berkunjung ke Batang, Jawa Tengah, pada hari yang sama dengan deklarasi Anies, Jokowi enggan menanggapi pertanyaan pewarta mengenai kontestasi bekas bawahannya itu. “Kita masih berduka,” kata Jokowi. Dua hari sebelumnya, terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menewaskan lebih dari 130 orang.
***
Namun NasDem tak bisa sendirian mengusung Anies. Partai ini hanya memiliki 59 kursi di DPR. Anies memerlukan tambahan 56 kursi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi. Kongsi NasDem dengan Partai Demokrat dan PKS akan membuat koalisi ini menguasai 163 kursi DPR.
Demokrat dan PKS disebut-sebut masih menunggu kelanjutan kasus Formula E. Setelah deklarasi Anies rampung digelar pada Senin, 3 Oktober lalu, acara dilanjutkan dengan diskusi petinggi dan pakar hukum dari tiga partai untuk membedah kasus Formula E. Dua politikus yang mengetahui acara tersebut menyebutkan bahwa peserta rapat tak menemukan pelanggaran hukum oleh Anies.
Meski demikian, sejumlah pengurus Demokrat kembali mengulas kasus tersebut pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 4 Oktober lalu. Tiga politikus Demokrat yang mengetahui isi rapat itu mengungkapkan bahwa para peserta menyimpulkan Anies tak menerima duit dari ajang Formula E.
Pengurus Demokrat mewaspadai isu pembayaran biaya penyelenggaraan oleh pemerintah DKI ke panitia Formula E. Pemerintah DKI diduga mengirim commitment fee setelah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah DKI diketuk tapi belum diundangkan. Pertemuan itu juga mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi menjerat Anies.
Peserta menyoroti pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Merujuk pada tafsir pasal itu, dua politikus Demokrat menjelaskan bahwa Anies tak akan menjadi tersangka sepanjang belum ada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan ada kerugian negara dalam ajang Formula E.
(BACA SELENGKAPNYA DI MAJALAH TEMPO)
