Bila sebelumnya BEM UI menganalogikan Jokowi-Ma'ruf Amin selayaknya pendusta dan foto pajangan di kelas SD, kini BEM UI mengkritik kinerja kabinet pemerintahan.
Bahkan mereka mengganti nama kabinet Jokowi dari Kabinet Indonesia Maju menjadi Kabinet Nasakom.
Hal ini seperti yang terlihat di unggahan akun Twitter @BEMUI_Official. Utas kritikan itu tampak diunggah pada Selasa (25/10/2022) malam, di mana mereka memberikan penilaian selayaknya dosen menetapkan indeks prestasi (IP) untuk mahasiswanya.
"Tiga tahun bersama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf begitu menggambarkan betapa buruknya pemerintahan di berbagai sektor. Oleh karena itu, kami memberi penilaian berupa IPK (Indeks Prestasi Kurang Ada) dengan nilai maksimal 4 poin sebagai berikut," begitulah keterangan yang dituliskan BEM UI, dikutip Suara.com, Kamis (27/10/2022).
Sesuai namanya, Nasakom alias nasib satu koma, bisa ditebak bila IPK masing-masing menteri dan kepala lembaga mendapat nilai yang sangat rendah. Pasalnya menurut BEM UI, selama ini kinerja kabinet tak pernah dievaluasi dan malah diapresiasi kendati tidak maksimal.
"Dalam publikasi berikut, kami memberikan indeks prestasi tak lebih dari satu koma untuk nama beberapa pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju karena buruknya kinerja, bobroknya instansi yang dibawahi, dan kontribusi mereka akan kemunduran Indonesia di segala lini," cuit BEM UI.
Dari beberapa nama yang dinilai, Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendapat IPK tertinggi, yakni 1,7.
"Sok peduli pendidikan sampai lupa soal kebebasan berpendapat di tempat pendidikan," kritik BEM UI untuk Nadiem.
Lalu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat IPK 1,4 dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mendapat IPK 1,3. Menurut BEM UI, keduanya punya satu dosa besar yang sama yakni, "Penjahat Pengkhianat Demokrasi".
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat IPK lebih baik sedikit daripada Bahlil, yakni 1,5. Bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mendapat nilai 1,2 dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dengan IPK 1,2, ketiganya dianggap sebagai, "Tukang Bakar Duit Rakyat".
Yang mendapat nilai terendah datang dari sektor hukum. Seperti Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat IPK 1,2 dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan IPK 1,1. Keduanya dinilai tidak peduli dengan masalah HAM, serta Yasonna secara spesifik dianggap sebagai penghambat reformasi hukum.
Sedangkan IPK terendah diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Firli Bahuri yang masing-masing mendapat IPK 1,0.
"Kapolri: Malaikat Pelindung Institusi Bobrok," begitulah kritikan pedas BEM UI untuk Sigit, merujuk pada berbagai kasus yang tengah menggoyang korps bhayangkara saat ini.
"Ketua KPK: Si Pelanggar Kode Etik," lanjut BEM UI untuk Firli, ditambah dengan penilaian soal tumpulnya taring KPK saat ini dalam menindak kasus-kasus rasuah di Indonesia.
Tentu penilaian ini membuat BEM UI kembali menjadi pembicaraan publik. Banyak pro dan kontra yang mengiringi, tetapi BEM UI mengaku hanya berharap penilaian mereka dapat dijadikan introspeksi pemerintah.
"Semoga buruknya nilai yang ada menghadirkan introspeksi yang tidak berkesudahan, dan menghadirkan perubahan yang signifikan. Harap berbenah diri karena tidak ada remedial," pungkas BEM UI. [suara]
