Anies, Ganjar, dan Gegar Golkar
Deklarasi pencalonan Anies Baswedan oleh NasDem memantik gemuruh di lingkup internal Golkar. Internal partai dikabarkan terbelah. Terimpit ketidakpastian nasib Ganjar Pranowo di PDIP.
Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru dibuka setahun lagi. Namun deklarasi dukungan Partai NasDem kepada Anies Rasyid Baswedan sepekan lalu, Senin, 3 Oktober 2022, memaksa partai politik lain segera menentukan calon yang akan mereka usung dalam pemilihan presiden 2024.
Partai Golkar, yang menduduki 14,78 persen kursi DPR periode 2019-2024, termasuk yang dikabarkan tengah bergemuruh.
Sabtu, 8 Oktober lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Meski tak secara tegas mengumbar rencana koalisi, keduanya saling mengisyaratkan masih terbukanya peluang bagi Golkar dan PDIP bekerja sama.
Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, mengingatkan akan pentingnya melanjutkan pemerintahan dan pembangunan. "Selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintah bisa berjalan dengan lancar," kata dia. "Dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu Golkar dan PDIP."
Adapun Puan menegaskan waktu menuju pemilihan presiden 2024 masih panjang. "Tidak ada dinamika yang tidak mungkin," ujarnya.
Deklarasi dukungan NasDem kepada Anies kini ditengarai turut mempengaruhi dinamika politik partai-partai lain. Di lingkup internal Golkar, sejumlah politikus senior telah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Anies. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, adalah salah satunya.
Gaduh di Lingkup Internal Golkar Soal Anies dan Ganjar
Pernyataan dukungan Akbar Tandjung kepada Anies disampaikan pada Rabu, 5 Oktober lalu. Hadir dalam peresmian relokasi Monumen 66 di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Akbar menilai Anies sebagai pribadi yang pintar dan punya pemikiran ke depan soal pembangunan. Menurut dia, menjadikan Anies sebagai presiden pengganti Joko Widodo sudah tepat. "Karena itu saya pakai baju kuning. Karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden," kata Akbar saat itu.
Seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengungkapkan, sejumlah kalangan di lingkup internal partai mulai mendesak pengurus DPP segera menentukan pilihan bakal calon presiden. Pernyataan Akbar, kata dia, merupakan salah satu wujudnya. “Suara Akbar itu murni suara batin yang jujur mewakili kondisi di lingkup internal partai,” ujarnya.
Politikus Golkar itu mengatakan sikap sebagian pengurus dalam bursa calon presiden terbelah. Sebagian menghendaki partai tetap mengusung Airlangga Hartarto—sebagaimana hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019 yang menghendaki dukungan kepada Ketua Umum dalam pemilihan presiden 2024.
Namun sebagian lainnya ingin Golkar tak memaksakan pencalonan Airlangga. “Mereka sudah tidak yakin Airlangga yang hasil surveinya juga masih berada di bawah,” kata sumber Tempo tersebut.
Di antara pengurus Golkar yang tak yakin dengan pencalonan Airlangga, kata dia, suara dukungan juga terbelah ke tiga calon potensial, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, atau Anies. Ketiga tokoh tersebut memang mendominasi hasil survei elektabilitas yang digelar sejumlah lembaga riset politik setahun belakangan.
Menurut dia, fragmentasi calon presiden Golkar dari luar partai tersebut yang sekarang bikin bimbang pengurus partai. Ganjar sejak awal memang masuk dalam radar KIB, yang dibangun Golkar bersama PAN dan PPP. Adapun dukungan kepada Anies belakangan mulai bermunculan dari sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat kabupaten/kota.
Seorang pengurus DPD Partai Golkar menceritakan informasi yang sama. Menurut dia, desakan agar Golkar segera menentukan sikap juga meramaikan grup percakapan pengurus daerah. Posisi Anies yang kini disokong NasDem menambah kegelisahan para pengurus daerah. Pasalnya, kata dia, peluang untuk menyokong Ganjar hingga saat ini juga masih terkunci oleh ketidakpastian calon pilihan PDIP—partai asal Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Hingga saat ini, PDIP memang belum memutuskan bakal calon presiden yang akan mereka usung. Rapat Kerja Nasional PDIP, akhir Juni lalu, telah menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dua nama di lingkaran internal partai kini bersaing, yakni Ganjar dan Puan. Mandat kepada Puan untuk menggelar safari politik ke sejumlah daerah dan partai politik, beberapa waktu terakhir, dianggap sebagai sinyal menguatnya kans putri Megawati tersebut sebagai bakal calon presiden PDIP.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menyatakan calon presiden Golkar telah terkunci kepada Airlangga. Jadi, kata dia, KIB harus mengikuti keputusan Golkar. “Munas dan rapimnas telah memutuskan Airlangga sebagai capres. Jadi, KIB harus mengikutinya karena untuk mengubah calon dari Golkar harus melalui munas,” ucapnya. “Itu sesuatu yang sangat sulit dilaksanakan (mengubah calon dari Golkar).”
(Sumber: Koran TEMPO, Senin, 10-10-2022)
