LANGSUNG SAJA TUDUH HTI TERORIS, KENAPA MUTER-MUTER PAKAI SANDIWARA PEREMPUAN BERHIJAB TEROBOS ISTANA?
Oleh: Ahmad Khozinudin (Advokat)
Setelah mencabut BHP (Badan Hukum Perkumpulan) HTI, rezim ini tidak pernah puas menzaliminya. Masih saja, mengedarkan fitnah keji terhadap HTI, tanpa bukti dan langsung mengedarkannya kepada publik.
Adalah Direktur Pencegahan BNPT A. Nurwakhid dalam keterangan tertulis, (25/10/2022), tiba-tiba langsung menyimpulkan wanita yang berusaha masuk istana dengan senjata pistol berinisial SE, berdalih hasil penelusuran sementara BNPT, oleh BNPT wanita itu diklaim memiliki pemahaman radikal serta diketahui merupakan pendukung ormas radikal, HTI, yang telah dibubarkan pemerintah.
Lucu sekali, BNPT sudah mengedarkan spekulasi bahkan fitnah keji terhadap HTI. Padahal, belum ada hasil BAP dari si wanita yang diklaim radikal tersebut, oleh pihak kepolisian.
Dilain pihak, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran malah meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak menimbulkan spekulasi terkait peristiwa penodongan pistol yang dilakukan oleh seorang perempuan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2022). Fadil mengatakan bahwa kasus tersebut belum tentu kaitannya dengan terorisme yang biasanya terjadi.
”Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Belum tentu teror," kata Fadil, Selasa (25/10/2022).
Tapi kelakuan BNPT ini sangat mudah ditebak. Tuduh dulu, karena framingnya sangat mudah terbaca. Karena peristiwa ini sulit dilepaskan dari pernyataan KSP Moeldoko soal radikal radikul.
Sebagaimana diketahui, enam hari lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut radikalisme akan meningkat menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Lagi-lagi, Moeldoko mengutip data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai dasar pernyataannya.
"Survei BNPT pada tahun 2020 potensi radikalisme 14 persen. Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi. Tahun politik pada 2023-2024 ada kecenderungan meningkat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Rangkaian statemen pejabat ini, dari KSP hingga BNPT tidak mungkin lepas dari usaha jahat yang terstruktur, sistematis dan masif untuk memfitnah HTI, ormas Islam yang konsisten memperjuangkan syariah dan Khilafah. Nampaknya, mencabut BHP saja tidak cukup, rezim masih terus tebarkan fitnah ke HTI.
Karena HTI dicabut BHP nya, media diarahkan framing sepihak versi rezim. Tidak ada kros chek, tidak lagi ada kaidah 'Cover Both Side'.
Kalau HTI tidak dicabut BHP-nya, HTI melalui juru bicaranya Ismail Yusanto, bisa segera memberikan klarifikasi. Media, juga bisa meminta pandangan Ismail Yusanto agar pemberitaan berimbang.
Namun, karena BHP HTI dicabut, berita menjadi tidak berimbang, hanya sepihak versi rezim. Meskipun, publik juga paham sejak dulu HTI selalu bergerak secara politik, intelektual dan pemikiran. Sehingga, gorengan BNPT soal radikalisme dan HTI ini sudah pasti akan dimentahkan publik.
(*)
