Misalnya terkait proyek reklamasi teluk Jakarta. Dia menegaskan janji kampanye Anies akan menyetop atau mencabut 17 izin proyek yang dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya itu tidak terlaksana semua.
“Di zaman Anies, apakah reklamasi lanjut? Ada, sebagian. Dan itu harus kita akui. Yang dicabut juga banyak. 13 izin reklamasi disetop. Tapi sebagian yang lainnya, ada (lanjut). Itu beredar sampai sekarang di media, di-record dengan bagus,” jelasnya dalam program Indonesia Lawyers Club dengan tema “Merah Biru Rapor Anies, Luluskah Anies?” Jumat malam, 16 September 2022,
“Artinya apa? Tidak 100 persen janji politik Anies soal setop reklamasi itu dipenuhi. Ada yang lanjut, tapi sebagian yang lainnya disetop. Itu yang saya bilang harus proporsional (dalam menilai Anies),” bebernya.
Pada bagian lain, dia juga mengungkap data bahwa pada masa Anies juga terjadi penggusuran sepanjang tahun 2019-2020, merujuk temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Peristiwa penggusuran yang disebut untuk menertibkan dan memperindah Ibu Kota itu, katanya melanjutkan, tersebar mulai dari Jakarta Selatan sebanyak 20 titik, Jakarta Pusat 22 titik, Jakarta Timur 12 titik, dan Jakarta Barat 10 titik.
“Itu fixed dan firm. Makanya ketika Anies tiga tahun masa jabatan politiknya, dikritik oleh teman-teman LBH. Karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya dan itu te-record sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah,” beber Direktur Parameter Politik Indonesia ini.
Dalam kesempatan yang sama, loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, langsung membantah. Pertama dia meluruskan terkait pernyataan Adi soal reklamasi.
Geisz mengingatkan dalam kampanye Pilgub DKI 2017 lalu, Anies berjanji mencabut izin proyek reklamasi yang belum dibangun. Sementara pulau reklamasi yang sudah dikerjakan akan dipergunakan untuk publik.
“Jadi pada saat Anies menjanjikan saat kampanye itu, sudah ada empat pulau (terbangun). Tiga Pulau sudah naik di atas laut, yang satu pulau belum. Dan (sekarang) itu dipergunakan memang untuk publik, yang kita waktu itu tidak bisa masuk sama sekali. Sekarang orang sudah bisa masuk ke sana. Jadi janji itu ditunaikan yang (mencabut izin) 13 (pulau reklamasi),” ungkapnya.
Sementara terkait reklamasi untuk perluasan kawasan Ancol, katanya melanjutkan, itu bukan proyek Anies. Itu merupakan proyek yang dicanangkan tahun 2008 pasca Jakarta terkena banjir besar tahun 2007.
“Bank Dunia memberikan anggaran untuk membangun reklamasi agar sungai-sungai kerukannya dipindahkan ke Ancol,” ungkap Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol ini.
Produser Jakarta Melayu Festival ini juga mempertanyakan penggusuran yang dibeberkan Adi Prayitno tersebut, apakah dilakukan Pemprov DKI Jakarta atau swasta. Karena merujuk temuan Pendiri dan Direktur Rujak Center for Urban Studies, Marco Kusumawijaya, tidak ada penggusuran pada masa Anies.
Bahkan Marco yang ikut membantu Pemprov DKI membangun Kampung Akuarium yang digusur pemerintah sebelumnya mengungkap 10 fakta Anies membangun tanpa menggusur.
“Ada 10 fakta di sini. Hari ini sudah saya upload di Twitter saya, silakan mas Adi baca. Jadi enggak ada penggusuran oleh Pemprov DKI,” demikian Geisz Chalifah. (kba)
