Mengingat dia merupakan salah satu elite PSI, partai yang mengaku sebagai partai oposisi di DKI Jakarta dan juga sudah terbuka bersikap tidak akan mendukung Anies di Pilpres 2024 mendatang.
Karena itu, pakar hukum yang pernah bergiat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini masih terus diundang berbagai media termasuk berbagai podcast. Kemarin, selama sekitar 30 menit, dia berbicara panjang lebar terkait keputusan politiknya itu di podcast Pangeran Siahaan di Channel Youtube Asumsi dengan topik, “Pangeran: Kader PSI Mantan Wamen, Kok Dukung Anies?”
Dalam penjelasannya, alasan pertama dia mendukung Anies karena kinerja Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak berbeda dengan kinerja Joko Widodo. Banyak program-program yang baik di era Jokowi-Ahok ketika memimpin Jakarta, dilanjutkan dan diselesaikan oleh Anies Baswedan.
“Khususnya di bidang-bidang yang saya tahu ya. Soal agraria, tata ruang banyak terobosan-terobosan yang gagasan awalnya dibangun di era Pak Jokowi-Ahok, itu sekarang sudah jalan, sangat progresif,” paparnya.
Misalnya lewat kebijakan Jakarta Satu. Jakarta Satu yang bisa diakses lewat jakartasatu.jakarta.go.id merupakan sarana integrasi data dan sistem terkait pemerintahan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai sarana pemenuhan informasi publik, kebutuhan transfer data, penentuan potensi wilayah, pengawasan dan pengendalian perkotaan, bahan penerapan kebijakan dan lainnya.
“Seperti Jakarta Satu, itu kan 150 tema pembangunan dari dinas-dinas disinergikan dengan data persil pertanahan. Ini berangkat dari program Pak Jokowi dulu tapi Pak Anies lah Yang mengeksekusi. BPN DKI itu dapat Rp 80 miliar hibah. Gubernur Anies juga minta seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mendukung itu. Jadi ini gerbong Jakarta Satu istilahnya Pak Anies. Dan yang enggak siap, silakan keluar,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan Jakarta Satu ini penting untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan data-data pembangunan yang kemudian menjadi basis perencanaan pendapatan.
“Karena ada pajak di situ. Lalu juga ada peluang untuk pengembangan jadi land tenure, land value, land development. Prinsip-prinsip itu bisa diterapkan. Darimana data pertanahannya, dari programnya Pak Jokowi. PTSL namanya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” urai tokoh yang akrab disapa Surtjan ini.
Lewat keberadaan Jakarta Satu itu, jelas Surtjan, menunjukkan Anies mengerti persoalan dan memiliki komitmen untuk menggerakkannya. Apalagi, dengan anggaran yang besar dimiliki DKI, Anies bisa langsung mengeksekusi gagasannya tersebut.
“Jadi saya tidak melihat ada kontradiksi antara program yang dirancang Pak Jokowi dulu Pak Ahok dengan apa yang dikerjakan beliau sebagai gubernur,” urainya.
Selama hampir tiga tahun menjadi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, dia sudah keliling Indonesia. Setidaknya Surtjan telah menyambangi 32 provinsi dan 132 kabupaten/kota. Dalam berbagai kunjungan tersebut dia telah bertemu dengan semua perangkat daerah, mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah sampai asisten daerah.
Dia membandingkan dari semua kepala daerah itu, cuma kinerja Anies yang menonjol terkait pertanahan dan sinergitas data ini.
“Dan memang agak menonjol Pak Anies dari sisi itu ya. Otonomi daerah kan sekarang. Apalagi DKI kan enggak dapat anggaran dari pusat. Jadi betul-betul otonom. Dia mengelola pendapatan sendiri. PAD-nya besar. Memang menonjol dari sisi-sisi kinerja itu. Menonjol banget untuk isu ini paling tidak,” tandasnya. (kba)
