Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta anggaran kedua proyek tersebut dialihkan untuk menambah subsisi BBM jenis Pertalite dan Bio Solar.
Hingga saat ini, kata Mulyanto, kuota BBM subsidi terancam habis pada Oktober-November mendatang.
Menurut dia, ketersediaan BBM subsidi dalam jumlah yang cukup lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut.
"Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (8/8/2022).
Ia menilai, anggaran proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Padalarang tidak terlalu urgen dan dibutuhkan untuk masyarakat.
"Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu ya sudah disetop saja, ini pandangan kami. Misalnya proyek IKN baru kalau enggak urgensi, ya hentikan. Juga proyek kereta cepat, kenapa harus tergesa-gesa gitu?" ujarnya.
Mulyanto menambahkan, program subsidi BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional.
Apalagi saat ini, sambungnya, masyarakat tengah dihadapkan pada masalah kenaikan harga berbagai jenis bahan pangan atau sembako.
"Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan," katanya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan jika kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun Bio Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November mendatang.
Hal ini menyusul rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.
BPH Migas mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022.
Sementara kuota Bio Solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL. Adapun realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL.
(KompasTV)
